Articles by "Padang"

Showing posts with label Padang. Show all posts

April 04, 2023 ,

 


PADANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mendapatkan banyak keluhan atau aduan dari masyarakat mengenai petasan di seputaran Kota Padang selama Ramadhan 2023. 

Menanggapi berbagai aduan tersebut, Satpol PP mengambil langkah tegas, Satpol PP Kota Padang, langsung melakukan pengawasan terhadap penjual petasan.

"Tadi ada sekitar 450 butir petasan yang kita amankan di berbagai tempat yang sering menjadi aduan masyarakat terkait petasan yang menjadi penganggu ketentraman di masyarakat sekitar pasar raya,"ujar Rozaldi Kasiops Satpol PP Kota Padang. Senin (3/4/23) sore.

Satpol PP Kota Padang memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait untuk tidak bermain petasan atau mercon Sebab, penggunaan petasan atau mercon dianggap dapat mengganggu situasi Trantibum di Kota Padang.

"Penjual juga kita ingatkan, agar tiak lagi menjual petasan apalagi petasan yang memiliki ledakan kuat yang bisa menimbulkan ganguan di tengah-tangah masyarakat dalam melaksanakan ibadah di bulan ramadhan,"tuturnya.

Selain itu, pemilik juga di berikan surat panggilan untuk menghadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Padang.

Read more »

July 29, 2020 ,
Perumda Air Minum Kota Padang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Padang yang diberi wewenang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
Salah satu misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan air minum yang prima kepada masyarakat serta mencakup aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas melalui pengelolaan seluruh aset perusahaan secara optimal dengan sistem manajemen yang handal menuju PDAM yang sehat, mandiri dan profesional.

Prosedur Pemasangan Baru pelanggan PDAM Kota Padang dapat dilihat di website https://pdampadang.co.id/hal- untuk prosedur-pemasangan-baru. Kantor Pusat Jalan Haji Agus Salim No. 10, Sawahan, Padang Timur Contact Center – (0751) 22789, 0811669123

Layanan Pengaduan merupakan salah satu layanan yang dapat digunakan pelanggan / masyarakat yang ingin melaporkan pengaduan secara online via website di https://pdampadang.co.id/pengaduan.html

Sedangkan Untuk melakukan cek rekening air atau cek tagihan Perumda Air Minum Kota Padang, masyarakat saat ini bisa melakukannya di Aplikasi Kiosbank. Cukup instal aplikasinya di HP android dan bisa bayar tagihan kapan saja.

Selain untuk pembayaran tagihan PDAM, Aplikasi Kiosbank juga bisa digunakan buat peluang usaha loket pembayaran online sehingga dapat penghasilan tambahan setiap bulannya
Read more »

July 29, 2020 ,
Karyawan dan karyawati Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang tahun 2020 ini berhasil mengadakan 37 ekor hewan kurban. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 27 ekor hewan kurban yang terdiri dari sapi.
“Alhamdulillah, kita melihat peningkatan ini (jumlah hewan kurban) cerminan dari kesadaran seluruh jajaran Direksi dan semua karyawan Perusda Air Minum Kota Padang untuk beramal dan kepedulian sosial , ” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat penyerahan hewan kurban secara simbolis di kantor pusat Perumda Air Minum Kota Padang, Rabu (29/07/2020).
Walikota didampingi Wakil Walikota Hendri Septa mengatakan, berkurban bagi karyawan Perumda itu juga suatu bentuk kepedulian sosial. Terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar sumber air, tentu akan sangat berarti sekali. 
“Hewan kurban yang didistribusikan ke masjid dan mushala sekitar sumber air akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, ” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut Mahyeldi menyebut, Perumda Air Minum Kota Padang harus terus meningkatkan pelayanan. Selain menambah jaringan baru juga harus meningkatkan kualitas air yang siap diminum.
“Sesuai harapan kita, Perumda Air Minum harus mampu memberikan pelayanan air siap minum dan menambah jaringan baru, ” katanya.
Untuk penambahan jaringan yang bisa menjangkau seluruh kawasan Kota Padang, serta memperbaiki jaringan lama yang sudah tidak layak, membutuhkan anggaran Rp 1 trilyun.

“Kita butuh anggaran tidak kurang dari 1 trilyun untuk menggantikan jaringan lama dan menambah jaringan baru. Itu bisa dilakukan bertahap, ” tukas Mahyeldi.
Sementara itu, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Febrizal mengatakan, pada Hari Raya Idul Adha 1441 H ini seluruh karyawan kembali menyisihkan penghasilannya untuk kurban. Ditambah dengan CSR perusahaan sehingga mendapatkan sebanyak 37 ekor sapi.
“Kurban dari karyawan ditambah CSR, alhamdulillah, kita bisa berkurban sebanyak 37 ekor sapi, ” ujarnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah kota Padang Amasrul, Kepalada Dinas Lingkungan Hidup Mairizon, Kabag Protokol dan Komunikasi pimpinan Amrizal Rengganis. (Ar/*) 
Read more »

July 22, 2020 ,
Kepala Dinas PU Sumbar Fathol  Bahri memastikan realisasi pembangunan jembatan Kuranji akan dapat diselesaikan pada tahun ini. Dimana pembangunan Jembatan Kuranji akses penghubung Jalan Raya Kuranji dan jalur timur dari arah Koto Tangah menuju Jalan Mohammad Hatta yang merupakan jalur utama menuju kampus Universitas Andalas (Unand).

"Terkait pembebasan lahan, Pemprov Sumbar telah menganggarkan ganti kerugian lahan masyarakat yang terdampak pembangunan, setelah ini klir.. maka lanjutan pembangunan jembatan Kuranji ini dipastikan akan tuntas tahun ini" terang Fathol.

Fathol menambahkan "akses pemberian bantalan beton, sekaligus pembangunan trotoar pada jembatan Kuranji dimaksudkan agar dapat dilalui masyarakat"

“Sebagai jalur pintas dan menghemat waktu, akses ini juga dapat mengurai kemacetan di berbagai titik dari Kuranji menuju Pasar Baru Pauh dan kampus Unand Limau manis yang selama ini menjadi persoalan serius,” terangnya

Menyangkut penyelesaiannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan penyelesaian Jembatan Kuranji tersebut akhir 2020 ini. Karena jembatan sepanjang 100 meter itu bisa menjadi akses alternatif pengurai kemacetan dan jalur pintas menuju Universitas Andalas (Unand).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menerangkan, bahwa pembangunan jembatan ini telah berlangsung hampir 10 tahun, belum kunjung selesai hingga saat ini. Diduga karena terkendala pergantian lahan, mudah-mudahan tahun 2020 ini segera selesai,sebab pembayaran pergantian lahan yang belum tuntas sudah dianggarkan pada tahun 2020 ini. Selasa, (14/07/2020).


Didampingi Kepala Dinas PUPR Fahtol Bahri beserta Kepala Bappeda Hansasri turut mendampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit. Wagub  berharap pembangunan akses penghubung tersebut dapat terselesaikan tahun ini.

"Ada tiga pemilik tanah yang belum selesai pembebasan lahannya di jalur yang akan menghubungkan jalan ini dengan Jalan Mohammad Hatta" lanjutnya.

Nasrul berharap proses pembebasan lahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengenyampingkan hak pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan.


"Kita berharap pembangunan jembatan ini memberikan dampak positif untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah setempat, terutama masyarakat Kuranji Kota Padang,” tambah Nasrul Abit.
Read more »

July 20, 2020 , ,

Saat ini, Perumda Air Minum Padang, telah memiliki kapasitas produksi 1.455 liter air per detik dengan jumlah pelanggan 126.030. Untuk cakupan pelayanan mencapai 82,45 persen dengan panjang jaringan pipa mencapai 2.187.420 meter.

Ini disampaikan Dirut PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal pada acara jalin kemitraan bersama Perumda Tirta Sago Payakumbuh di Padang, Senin (20/7).

Terkait dengan kemitraan yang dijalin dengan Perumda Tirta Sago, Hendra menyambut baik dan berharap dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada konsumen, jelasnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perumda Tirta Sago Khairul Ikhwan menambahkan, bahwwa apa yang sudah bagus di Perumda Air Minum Padang kami adopsi untuk dapat diterapkan di Payakumbuh mulai dari pengelolaan hingga teknologi,” ujar  di Padang, Senin (20/7).

Khairul Ikhwan menyampaikan hal itu usai menggelar pertemuan dengan jajaran Perumda Air Minum Kota Padang dihadiri Dirut Hendra Pebrizal dan Direktur Umum Afrizal Kuning.

Menurut Khairul dalam setahun ke depan pihaknya akan fokus melakukan pembenahan mulai dari administrasi umum hingga teknik, sehingga kualitas pelayanan dapat lebih ditingkatkan termasuk menyiapkan rencana bisnis ke depan. Untuk itu pihaknya bersama jajaran akan menggali bagaimana pengelolaan Perumda Air Minum Padang.


Dari sisi administrasi umum akan dilakukan pembenahan dengan merapikan tata kelola, SOP kepegawaian. Kemudian dari sisi SDM akan dilakukan pemetaan melalui psikolog sehingga dalam melakukan promosi dan proyeksi akan lebih objektif dan tepat.

Selain itu untuk aspek teknik menurut Khairul akan dilakukan pemetaan jaringan yang ada berbasis geografik information system berupa peta jaringan mulai produksi sampai distribusi ke rumah.

Khairul menyebutkan saat Perumda Tirta Sago Payakumbuh memiliki lima sumber air melayani 31.311 pelanggan dengan cakupan sudah mencapai 98 persen. Dengan cakupan sudah 98 persen tidak perlu melakukan penambahan jaringan baru dan fokus meningkatkan kualitas layanan.

“Kami punya target akan melakukan penambahan debit air dari Sungai Batang Tabik sehingga tekanan air menjadi lebih tinggi sampai ke rumah,” ujar Khairul.
Read more »

July 11, 2020 ,

Padang -- PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM tetap berupaya memberdayakan pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro dan kecil (UMK) di tengah pandemi Covid-19 melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha Online (PKU Online). 

Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit yang ikut menghadiri kegiatan webinar dengan tema “Meningkatkan Penjualan Online di Masa Pandemi” melalui aplikasi zoom di ruangannya, Kamis, 9 Juli 2020. Selain memberikan apresiasi terhadap kinerja PT. PNM Persero yang telah berkontribusi besar dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat di Sumatera Barat

Ia juga mendukung Program PKU Online diselenggarakan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada nasabah binaan PNM secara virtual melalui berbagai sarana video conference.

Salah satu upaya yang dilakukan PNM untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat secara khusus pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro dan kecil (UMK) di tengah pandemi melalui program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara daring.

“Kami dari Pemerintah Provinsi mengucapkan banyak terimakasih kepada PT. PNM Persero yang sangat konsentrasi dalam pembinaan UMK dan telah berkontribusi besar dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat di Sumatera Barat," ucap Wagub Nasrul Abit.

Di tengah pandemi PT. PNM tetap melaksanakan pelatihan namun pelaksanannya dilakukan secara virtual. Hingga Juni 2020, tercatat sebanyak 80 kali kegiatan pengembangan usaha di Sumatra Barat yang dihadiri oleh sebanyak 1.601 nasabah. Sedangkan jumlah keseluruhan nasabah per Juni 2020 mencapai angka sebanyak 133.720. Jumlah ini memang jauh dari pencapaian tahun 2019 dimana kala itu telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 100 kali dengan jumlah nasabah 4.225 orang.

"Dengan akan berakhirnya PSBB di Sumatra Barat harapan kami produktivitas masyarakat yang tadinya terhalang oleh pandemi dapat ditingkatkan kembali," ujarnya.

Dalam kesempatan menghadiri webinar tersebut Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa pandemi. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama mengenai penanganan kesehatan secara baik. Hingga hari ini Sumbar masuk kepada penanganan Covid-19 terbaik di Indonesia. Walaupun masih ada kasus positif dalam jumlah kecil tetap dilaksanakan tracking. 

"Walaupun PSBB di Sumbar selesai bukan berarti tugas kita juga selesai, kita tetap harus menyiapkan rumah sakit untuk jaga-jaga. Pengawasan kepada pengunjun pun tetap dilakukan, baik itu di bandara maupun diperbatasan daerah Sumatra Barat, yang mana terdapat sembilan pintu masuk", kata Nasrul Abit.

Kemudian langkah kedua yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah pemberian bantuan jaringan sosial. Bantuan tersebut berupa uang dan barang diberikan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota, yang mana akan dilakukan pendataan secara berkala oleh wali nagari setempat kemudian dilaporkan kepada permerinta provinsi.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengenai tatanan ekonomi. UMKM yang selama ini berusaha mungkin sempat terhenti dikarenakan Covid-19. Saat ini terlah tercatat sebanyak 114.000 pengangguran yang terdampak oleh covid. Angka ini tentunya lebih banyak dari jumlah UMKM yang tersedia di Sumatera Barat. 

"Untuk memajukan perekonomian ini kembali tentunya diperlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, kami selaku pemerintah provinsi memberikan dukungan dan bantuan kepada seluruh pelaku ekonomi," tuturnya.

Sementara untuk usaha-usaha di Sumatera Barat didominasi oleh UMKM, bahkan jumlahnya saat pandemi terakhir ini adalah sebanyak 593.000  Sesuai dengan misi PT. PNM Persero memiliki peran yakni  membantu dalam pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Karena masyarakat di Sumatera Barat masih tradisional, produk dan cara penjualannya pun dilakukan dengan cara konvensional yang biasa. 

UMKM yang telah dibantu oleh PT. PNM adalah sebanyak 6362 unit. Sementara unit UMKM di Sumatera Barat saat ini mencapai 593.000. Hal ini berarti bantuan dari PT. PNM baru mencapai kurang lebih satu persen.

"Harapan kita semua adalah semoga persentase ini dapat meningkat walaupun sedang di masa pandemi," harapnya.

Kembali untuk kegiatan pelatihan Nasrul Abit juga berharap dalam pelatihan kondisi pandemi Covid-19, pendampingan kepada nasabah dilakukan secara online. Hal ini dimaksudkan agar PNM dapat mendampingi nasabah dan senantiasa berusaha mencarikan solusi atas kendala usaha yang sedang dialami.

"Pemprov Sumbar mendorong sinergi antar nasabah dalam pemasaran produk, mendorong menangkap potensi pasar dalam ekosistem nasabah PNM, penjualan melalui media sosial, dan lainnya," tukasnya. 

Lanjutnya, ia juga menerangkan bahwa materi yang disampaikan pada PKU Online ini disesuaikan dengan untuk mengarahkan nasabah binaan PNM menumbuhkan inspirasi, kreatifitas, dan inovasi dalam pengelolaan usaha ditengah pandemi Covid-19.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengenai tatanan normal produktif aman covid-19. Pada fase ini yang dilakukan adalah bagaimana cara memulihkan ekonomi. Masyarakat diminta agar tetap produktif dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti memakai masker, handsanitizer, dan menjaga jarak aman satu sama lain.

Dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan, karena semakin banyak masyarakat yang memahami maka semakin banyak peluang bagi unit-unit baru bermunculan.
Read more »

July 09, 2020 ,

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai Keynote Speaker dalam acara Web Seminar (Webinar) yang diselenggarakan oleh Habibie Institute for Publik Policy and Governance (HIPPG) Universitas Indonesia (UI), dengan tema kesiapan daerah dalam upaya pencegahan stunting dimasa pandemi COVID-19. di kediaman Gubernur, Kamis (9/7/2020).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan kesiapan daerah dalam upaya pencegahan stunting dimasa pandemi Covid-19 perlu melakukan pelayanan gizi dan mengutamakan prinsip pencegahan Covid-19, tetap dilakukan terutama cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker menjaga jarak fisik, membentuk group secara darring untuk konseling dan edukasi gizi, melakukan pelayanan posyandu.

Konseling gizi ibu hamil dan anak, pemberian makan tambahan pemberian Vitamin A, tablet tambahan darah untuk ibu hamil, remaja putri dan melakukan kunjungan ke rumah. Hal tersebut perlu diupayakan dalam pencegahan dan penaggulangan stunting di Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno sampaikan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis  sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir dan nampak setelah anak berusia 2 tahun.

"Untuk itu perlu perbaikan pola asuh, pola makan dan perbaikan sanitasi tiga komponen ini perlu penanggulangan dengan cepat, akan didata kelapangan ke daerah, desa-desa atau nagari dibawah pimpinan bupati walikota tentu pemprov juga ikut berperan dalam hal ini," ucapnya.

Irwan Prayitno katakan, masalah stunting ini adalah merupakan tata kelola dalam penanganannya sehingga diperlukan suatu menyamakan visi. dengan webinar ini agar mempunyai visi yang sama dalam menangani stunting agar nilai angka stuting di tahun 2024 turun menjadi 14 persen supaya semua bergerak secara cepat dan inovatif untuk menyelamatkan rakyat dari era pandemi covid ini.

"Di Sumatera Barat menghadapi masalah gizi yang berdampak terhadap kulitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu masih tinggi prevalensi anak balita pendek (stunting). Dan stunting tersebut adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut umur seseorang ternyata lebih pendek dibandikan tinggi badan seusianya," ungkap Irwan.

Gubernur Sumbar  juga mengatakan faktor Langsung mempengaruhi status gizi balita yaitu faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi kedua ini saling mempengaruhi. Kualitas lingkungan hidup terutama adalah ketersediaan air bersih sarana sanitasi dan perilaku hidup sehat seperti kebiasaan cuci tangan dengan sabun, buang air besar di jamban, tidak merokok dan sirkulasi udara dalam rumah.

"Dan faktor lain yang mempengaruhi faktor langsung dan tidak langsung yaitu situasi politik, ekonomi dan sumberdaya yang ada meliputi sumber daya lingkungan, perubahan iklim namun akhirnya kemiskinan adalah akar masalah kekurangan gizi," ungkapnya.

Selain itu Gubernur Irwan Prayitno juga mengatakan bahwa pelayanan utama masalah gizi dilakukan oleh posyandu karena merupakan ujung tombak dalam melakukan mendeteksi dini bila terjadi masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan untuk segera ditangani.

(Biro Humas Setda Prov Sumbar)
Read more »

July 03, 2020 ,

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini pemberlakukan Penbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menyiapkan lebih 1000 orang tempat karantika sejak bulan Maret 2020 guna antisipasi pasien Covid 19.  Dan menyikapi kondisi kekinian yang kondisi pasien virus corona yang sudah melandai, pasien banyak yang sembuh dan dipulangkan. 

"Untuk penghematan, karantina tinggal satu di BPSDM untuk 200 orang dan karantika yang lain ditutup sementara dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali jika dibutuhkan," ujar Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di sela-sela kesibukannya hari ini di gubernur, Jumat, 3 Juli 2020. 
Gubernur mengatakan, karantina dipergunakan untuk pasien positif covid Orang Tanpq Gejala (OTG),  Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Orang  dalam perjalanan waktu hampir semua terpakai. 

Hal ini juga karena kita melakukan PCR atau polymerase chain reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan untuk mendiagnosis penyakit mendeteksi material genetik virus Corona. 

"Dengan testing PCR berjalan efektif mendeteksi pasien positif covid 19 dan melakukan tracing berjalan maka kondisi saat ini mulai berkuranglah yang ODP, OTG di karantina. Akhirnya pada waktu itu kita kurangi langsung di Payakumbuh ada dua yang dikurangi tidak ada lagi dan beberapa titik juga kita kurangi, karena rencananya OTG, ODP untuk pulang kampung sudah tidak banyak lagi dan walaupun ada langsung kita Swab sehingga tidak perlu karantina," kata Irwan.

"Kita senang  pasien covid ODP, OTG, sudah banyak yang sembuh tidak ada lagi karantinanya  yang positif ringanpun ternyata sudah bisa dengan satu tempat saja yaitu, itu di BPSDM Gadut Padang," ujarnya.

Bapelkes, kata Irwan, ditutup sementara, Balai Pertanian juga ditutup sementara.

"Namun siap stand by kalau sekiranya kurang kita hidupkan kembali. Dan termasuk kemenag juga ditutup Diklat Bukittinggi juga tutup, Padang panjang, dan beberapa derah lain juga ditutup," pungkasnya.

(zardi)
Read more »

July 01, 2020 ,
Gubernur Irwan Prayitno dalam syukuran Hari Bhayangkara ke-74 di Mapolda Sumbar, Rabu (1/7/2020).
Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan tidak mungkin menghilangkan virus Corona tanpa vaksin. Namun demikian, Irwan mengklaim Pemprov Sumbar telah berhasil mengendalikan Corona.

"Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengendalikan COVID tersebut. Tidak mungkin mengenolkan COVID sepanjang belum ada obat dan antivirusnya," kata Irwan dalam syukuran Hari Bhayangkara ke-74 di Mapolda Sumbar, Rabu (1/7/2020).

"Hari ini ada 16 orang. Besok kita belum tahu, sehingga kita harus tetap waspada," tambah Irwan.

Irwan kemudian mengulas mengenai perkembangan penyebaran Corona di Sumbar. Dia menyebut Sumbar saat ini tak lagi menjadi provinsi 5 besar terbanyak positif Corona.

"COVID belum selesai. Jadi, waspada terus. Sumbar yang biasanya bertengger di posisi 5 besar di Indonesia, sekarang jadi posisi 15. Setidaknya kita sudah bisa mengendalikan," ujarnya.

|Meski demikian, ia mengingatkan warganya agar tetap waspada dan mematuhi protokol COVID. Sebab, sebut dia, virus Corona masih menjadi ancaman walaupun Sumbar sudah memasuki tahap new normal.

"Jangan menganggap bahwa dengan telah bebasnya beraktivitas, seakan virus Corona juga tidak ada lagi. Justru, dengan telah kembalinya aktivitas seperti biasa, protokol kesehatan harus bertambah ketat lagi kita lakukan," sebut Irwan.

Gubernur usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta jajaran kepolisian tetap ikut membantu penerapan disiplin dan protokol kesehatan. sumber/dtk/zak
Read more »

July 01, 2020 ,
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit peduli terhadap masyarakat, di tengah Pandemi virus Corona (Covid-19). Ia ingin secara langsung berkunjung ke daerah terpencil di Kabupaten Pasaman melihat kondisi infrastruktur bahagian penting dalam memajukan daerah setempat.

Selama tiga hari di Pasaman, Wagub Sumbar meninjau sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur jalan, jaringan informasi dan pengairan serta pertemuan dengan masyarakat.

"Kita mengunjungi ke daerah terpencil ini, untuk bisa langsung melihat secara nyata progres pembangunan yang sudah dilakukan, termasuk menyerap langsung aspirasi masyarakat setempat. Jangan hanya kita mendapatkan laporan saja, tapi harus cek dan lihat langsung ke lapangan," kata Wagub Sumbar.

Infrastruktur, jaringan internet, kesehatan dan pendidikan yang masih menjadi persoalan daerah terpencil akan dijadikan perhatian yang tak boleh dipisahkan.

"Semua kendala ini harus bisa kita atasi bersama, sesuai kewenangan masing-masing. Baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota," ucapnya.

Pada hari pertama Kunjungan kerja (kunker) ke Pasaman tersebut, Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meninjau ruas jalan di Padang Sawah - Kumpulan dan meninjau lokasi Batang Masang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol

Dari lokasi Wagub selanjutnya menuju Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais dan dilanjutkan pertemuan dengan masyarakat di los pasar Rumbai hingga malam ini.

Nasrul Abit menerangkan, ditengah segala keterbatasan anggaran, Pemprov terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumbar, salah satunya infrastruktur jalan.

Nasrul Abit mengemukakan, dirinya sudah melihat secara langsung persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tanjung Lebar ini, persoalan utama, masih minimnya infrastruktur dasar, khususnya aksesibilitas jalan dan energi listrik.

Terkait penyediaan energi listrik, kata Nasrul Abit, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat telah mengupayakan penyediaan jaringan listrik ke wilayah ini melalui program Listrik Masuk Desa.

"Alhamdulillah, setelah kita tinjau di daerah perbatasan, sudah terealisasi dan masyarakat disana sudah menikmatinya," ungkapnya.

Selanjutnya, Nasrul Abit juga menceritakan bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota sudah berjalan dengan baik. Khususnya, untuk membuka jalan-jalan baru supaya tersentuh pembangunan bagi daerah yang terisolir.

“Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi daerah, kita berkolaborasi untuk perbaikan jalan ini,” tukasnya.

Adapun organisasi perangkat daerah atau OPD yang ikut rombongan antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air atau PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.

(Zardi/Nov)
Read more »

May 29, 2020 ,
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat perbelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020). Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona. "Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit. Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya. "Setelah dua tahap melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin. Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung. Rel/Hms
Read more »

May 29, 2020 ,
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat pembelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020). Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona. "Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit. Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya. "Setelah dua kali melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin. Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung.
Read more »

November 30, 2019 ,

Padang - Pengetahuan tentang penata ruang wilayah pembangunan masih sangat minim diketahui masyarakat, sehingga banyak dijumpai pelanggaran rencana aturan Tata Ruang yang ada. Seharusnya masyarakat mengetahui dan memahami tata ruang wilayah ketika mereka akan mendirikan bangunan. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit pada saat membuka acara Peringatan Hari Tata Ruang dan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 tahun 2019 yang digelar di halaman Kantor Jalan Taman Siswa 1 Padang, Sabtu (30/11/2019) pagi.

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, kegiatan sosialisasi seperti event saat ini sangat tepat dilakukan dalam memberikan informasi tata ruang pada masyarakat.

"Di Sumbar, kebutuhan percepatan tata ruang, pengadaan tanah dan penanganan sengketa pertanahan mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan," ungkap Wagub Sumbar.

Pemerintah provinsi Sumbat terus mendorong untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.
"Kepemilikan tanah bukanlah sebuah hak eksklusif saja, tidak bisa saja memiliki tanah sembarangan, namun harus ketentuan dari tata ruang yang mengontrolnya, untuk itu sangatlah tepat kegiatan ini diadakan. Sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat," jelas Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga menghimbau, agar Kabupaten Kota bisa menyelesaikan RTRW dan RDTR guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.

Sementara itu kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Barat, Ir. Fathol Bahri mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/BPN menggagas program transformasi digital. Di mana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik.

“Layanan pertanahan saat ini sudah dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” kata Fathol.

Empat layanan elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan, Layanan Informasi, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Informasi Bidang Tanah sudah mulai bisa diakses.

Peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2019 bertema “ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modem”. Tema tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat dan penyemangat seluruh masyarakat Indonesia dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modem serta menjamin kepastian hukum.
Read more »

November 05, 2019 , ,

Limapuluh Kota, ArchipelagoPost - Tour de Singkarak (TdS) 2019 Stage 3 in the Limapuluh Kota district was successful and lively.

The selected start location will take place from the Aka Barayun Waterfall in the Harau Valley of the Harau District. This international scale bicycle race has a 125.6 km distance to finish in the city of Padang Panjang on Monday (11/5).

In celebrating the Start at etape 3, it was enlivened by traditional art attractions and performances of superior products belonging to the Limapuluh Kota Regency. Furthermore, along the road that was passed by the bicycle riders also enlivened by residents who want to see firsthand the event that was followed by the international racers.


Appearing at the event were the Deputy Governor of West Sumatra Nasrul Abit and the Regent of Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Forkopimda as well as all OPD instruments and the entire community.

When confirmed by reporters, the Limapuluh Kota Regent Irfendi Arbi said, with the activities that took place at the 2019 Tour De Singkarak moment Stage 3 in Limapuluh Kota Regency, it was utilized as much as possible to improve existing tourism efforts.

Not only that, Limapuluh Kota regency government has set up a number of counters from various departments as well as counters of reliable products and local products from Limapuluh Kota Regency.

"With this moment we will maximize our efforts to increase tourism in our area, besides that we have also established a counter with local products from our own regions," said Regent Irfendi Arbi.

With the start location that has the charm of green natural beauty, the participants when released directly by the Deputy Governor of West Sumatra Nasrul Abit who were also enthusiastic about enjoying other natural beauty along the path in the Limapuluh Kota district.

On that occasion, as Head of the Youth and Sports Tourism Office, Nengsih, S.Pd said, over the past few days, we had made every effort to hold a Start Location on the Tour De Singkarak Stage 3 event held in Limapuluh Kota District.

"In the last few days we have been trying everything to prepare for the successful implementation of the Start on Tour de Singkarak Stage 3 in Limapuluh Kota Regency in 2019, this was done to provide an attraction for tourists to find out the improvement in the quality of Harau Tourism Object locations with the slogan "Harau Worldwide, "explained Nengsih.

In addition to directly involving the community of Limapuluh Kota regency to fill in a series of activities. There are counter promoting SME products produced various handicrafts of the Limapuluh Kota community which had also become a product that was often exported abroad. (Novi)
Read more »

September 03, 2019 ,

Archipelagos, Padang ~ Sidang lanjutan kasus korupsi bantuan BNPB di Pasaman telah masuk pada sesi pembelaan (Pledoi). Pembelaan tersebut dibacakan langsung oleh Kuasa Hukum terdakwa AR dan FRZ, Boy Roy Indra, SH saat sidang di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (29/8).

Kuasa hukum terdakwa Boy Roy Indra, SH optimis dan yakin Majelis Hakim akan sependapat dengan nya, dan kliennya bisa bebas dari jeratan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan Bebas atau Lepas.

" Sangat optimis bahwa klien saya terdakwa AR dan FRZ bisa bebas atau lepas dari tuntutan JPU. Kita sudah paparkan dalil- dalil pledoi didepan Majelis Hakim dalam sidang tadi," ucap Kuasa Hukum, Boy Roy Indra, SH.

Menurut Boy Roy Indra, SH salah satu dalil yang menguatkan kliennya tidak bersalah berawal dari Surat Keputusan (SK) penunjukan kliennya AR sebagai Pengawas Lapangan dan FRZ sebagai tim PHO tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

" Sesuai dengan aturan Kepres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pihak yang berwenang dalam mengeluarkan SK PHO adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB. Dalam hal ini KPA nya adalah Sekretaris Utama BNPB Di Jakarta. Nah, faktanya yang mengeluarkan SK itu adalah Bupati Pasaman, Yusuf Lubis. Oleh sebab itu, klien saya FRZ sebagai PHO tidak dapat dipersalahkan. Karena SK nya sendiri tidak sesuai ketentuan Perpres, dan otomatis SK itu batal sesuai ketentuan hukum," kata Boy Roy Indra, SH.

Demikian juga kata Boy, untuk SK Pengawas lapangan harus sesuai Kepres nomor 54 tahun 2010 yang mengeluarkannya adalah PPK. Namun faktanya yang mengeluarkan adalah Bupati Pasaman, Yusuf Lubis.

"Oleh karena itu SK tersebut batal demi hukum. Jika SK kedua klien saya itu sudah cacat hukum, maka tidak dapat dipersalahkan atas tugas dan wewenang yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman. Makanya optimis kedua klien saya ini bisa bebas dan lepas," tegasnya.

Boy mengatakan maksud lepas tersebut terbukti perbuatannya, tetapi tidak masuk wilayah pidana korupsi. Namun masuk wilayah etika dan administrasi lainnya.

"Hal tersebut sudah disampaikan oleh saksi ahli dari LKPP RI yang kita hadirkan dipersidangan. Dimana saksi Ahli LKPP RI mengatakan bahwa yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap proyek ini adalah PPK dan kontraktor. Karena kedua inilah yang menandatangani kontrak proyek yang namanya tercantum dalam berkas tersebut. Jadi apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kedua klien saya adalah pelanggaran etika dan administrasi saja.  Bukan pelanggaran hukum pidana, karena amanya tidak tercantum dalam kontrak," terangnya.

Boy juga menambahkan bahwa tim teknis yang turun ke lokasi untuk mengukur item-item pekerjaan tidak mengukur secara keseluruhan.

"Masih banyak item-item diberbagai lokasi yang tidak diukur oleh tim teknis Kejaksaan Negeri Pasaman. Mereka hanya mengukur item pengerjaan proyek di Pangian, padahal masih ada di Pintuai, Tombang, Rotan Getah dan Ranah Betung, Kecamatan Mapattunggul Selatan. Itu tidak diukur tim teknis, dengan alasan pada hari itu sudah pukul 06.00 WIB Malam," katanya.

Dari hasil pengukuran Tim Teknis itu kata dia sangat lucu jika bisa diakumulasikan dengan menyimpulkan keseluruhan kerugian Negara mencapai Rp773 Juta. 

Menurut Boy pihak BPKP tidak berwenang mengukur kerugian Negara dalam proyek BNPB tersebut. "Alhasil hitungan volume rekayasa, dihitung pula oleh pihak yang tidak berwenang. Kalau seperti ini bagaimana menyebutkan bisa dikatakan ada tindak pidana korupsi?.

Namun kita sangat berharap Majelis Hakim jernih dalam menilai perkara ini dan mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sehingga klien kami AR dan FRZ bisa bebas atau lepas,"tutupnya
Read more »

May 25, 2019 , ,
Dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan salah seorang caleg Gerindra Dapil III Padang (AT) saat pemungutan suara ulang (PSU) di Kelurahan Tarantang dan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan memasuki babak baru. 

Menindaklanjuti laporan masyarakat pada Jumat (9/5) lalu, atas dugaan praktik kotor tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang hari ini melakukan klarifikasi dengan melakukan pemanggilan saksi. 

Laporan dugaan money politic dibahas di Sentra Gakkumdu secara bertahap mulai dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. 

"Sejak kemarin kami dari telah lakukan pemanggilan saksi sebagai bentuk klarifikasi," ujar Ketua Bawaslu Kota Padang Dori Putra, Jumat 24 Mei 2019. 

Dijelaskannya, jika dari klarifikasi terpenuhi unsur materil dan formil maka akan dilanjutkan ke kepolisian, nantinya kepolisian juga akan memproses dan terakhir di kejaksaan. 

"Proses akan berjenjang sampai pada kejaksaan dan ada keputusan pengadilan inkrah. Namun sebaliknya jika tidak ditemukan unsur pelanggan pemilu maka Sentra Gakkumdu akan pleno mementahkan laporan," katanya. 

Untuk membuktikan adanya pelanggaran Bawaslu membutuhkan 2 saksi kunci dengan rentang waktu pemeriksaan 7 hari, namun jika ada keperluan data tambahan bisa ditambah 7 hari lagi. 

Dijelaskannya, jika terbukti dan sudah memiliki hukum tetap, terduga pelaku politik uang pelapor (AT) bisa dihapus kepesertaannya. 

"Jika terbukti melakukan pidana Pemilu dan sudah ada putusan tetap, kami akan surati KPU untuk untuk menghapus kepesertaan terlapor hari ini," tukasnya. 

Sementara tokoh masyarakat sekaligus sebagai pelapor Abu Talib mendesak Bawaslu Kota Padang bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut. Sebab masyarakat merasa dirugikan dari politik kotor tersebut. 

Dia mengaku sudah mengantongi bukti berupa foto dan video saksi kunci Marnis (43) sebagai pembagi uang dari AT, dan Zainab sebagai penerima. 

"Sudah kami serahkan ke Bawaslu," ujarnya. 

Namun, dalam proses, dia mencium gelagat permainan terlapor menghilangkan saksi kunci. Sebab hingga hari ini Marnis dan Zainab belum datang memberikan keterangan kepada Bawaslu. 

"Padahal sebelumnya Marnis sudah membuat surat pernyataan kepada kami masyarakat untuk memberikan kesaksian, dan Zainab juga bersedia dan ada videonya," katanya. 

Abu mengancam akan melaporkan saksi kunci ke pihak kepolisian jika tidak memenuhi panggilan Bawaslu. "Kami tidak sampai disini saja, jika bersangkutan tidak datang kami akan buat laporan polisi. Gelagatnya semacam ada intervensi dari terlapor terhadap Marnis dan Zainab," tukasnya.
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)
Health One © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Google

Mitra

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.