Latest Post

Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga

Ide khilafah seolah menjadi isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Ide ini senantiasa digoreng dan dijadikan kambing hitam untuk menghadang  dakwah penerapan Islam Kaffah. 

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ide khilafah dijadikan sebagai alasan utama dibubarkannya kelompok dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Khilafah dianggap ide yang bisa mengancam kedaulatan negeri. Sehingga kelompok pengusungnya wajib dibubarkan. Kebencian akan ide khilafah pun tidak hanya berhenti dengan pembubaran, upaya lain juga dilakukan seperti kebijakan menghapus materi khilafah dari pelajaran, atau mengawasi isi materi di mesjid-mesjid. Semua dilakukan konon demi melindungi rakyat agar tidak terpapar ide radikalisme dan bersikap waspada akan penyebaran ide tersebut.

Sikap anti khilafah juga nampak jelas ketika beberapa waktu lalu Menko Polhukam, Mahfud MD menerima kunjungan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya. Pertemuan tersebut membahas tentang ancaman paham khilafah dan diskriminasi terhadap umat Islam atau Islamofobia. (Detik.com)

Rombongan LPOI tiba di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020) sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung secara tertutup.  Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa isu, salah satunya adalah paham khilafah. Mahfud menegaskan bahwa sistem khilafah adalah sistem yang akan merusak bangsa. Ia menyatakan bahwa ormas Islam yang ada saat ini sudah gerah dengan isu sistem lain yaitu khilafah. Karena menurutnya sistem khilafah yang ditawarkan adalah merusak dan menurutnya bangsa ini sudah sah berdiri sesuai dengan Islam.

Namun menariknya, pada pertemuan itu juga dibahas isu islamofobia. Mahfud kembali menegaskan bahwa diskriminasi terhadap umat Islam itu tidak ada di Indonesia. "..hilangkan isu fobia, tuduhan bahwa pemerintah itu fobi terhadap Islam itu sebenarnya tidak ada. Ormas Islam yang besar ini yang mewakili 200 juta umat muslim di Indonesia itu melihat bahwa Islamofobia itu tidak ada" Ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menyatakan "Karena Islamofobia itu artinya jika dari sudut politik pemerintahan, pemerintah benci dan takut kepada umat Islam. Sementara dari kaum muslimin sendiri, kaum muslimin malu dan takut mengaku Islam. Nah itu di Indonesia tidak ada," ujarnya. Mahfud mengatakan Islam tumbuh subur di Indonesia. Sehingga ia meminta masyarakat tidak terpancing akan isu tersebut.

Senada dengan hal  itu, Sekretaris Umum LPOI, Lutfi A Tamimi mengatakan, pemerintah tidak pernah membenci kaum muslim. Dia berharap masyarakat tidak terpancing dengan adu domba yang akan memecahkan persatuan itu. "Kan kita tahu bahwa pemerintah tidak pernah membenci muslim itu ndak ada. Ada dulu PKI segala macam, tapi bukan pemerintah. Nah sekarang diadu domba antara pemerintah dan ormas Islam, no! Tidak ada khalifah di negeri ini loh, adanya NKRI, adanya presiden. Sampai kiamat insya Allah," ujarnya.. 

Sebagai sebuah isu politik di level nasional dan internasional,  isu khilafah  tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Dari waktu ke waktu persoalan khilafah akan terus menjadi topik perbincangan publik dunia yang menarik untuk diperbincangkan, baik dari sisi pihak yang pro maupun yang kontra. Hal ini adalah wajar dan merupakan konsekuensi dari sebuah konsep pemikiran politik yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di dunia.

Mereka yang kontra akan terus berupaya mencegah ide khilafah itu berkembang luas. Mereka khawatir, jika  ide khilafah bergulir luas, akan mempercepat terwujudnya cita-cita dan arah perjuangan umat Islam sedunia. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadang Khilafah dengan  berbagai cara. Cara yang ditempuh bisa bersifat soft-approach maupun yang hard-approach. Istilah soft-approach umumnya lebih ke arah bagaimana caranya mendiskreditkan ide khilafah.  Hal paling gencar yang biasa  dilakukan adalah menjadikan ide khilafah sebagai hal utopis yang bersifat khayalan atau  berbagai istilah lainnya yang satu makna  dengan itu. Intinya golongan yang kontra berupaya memperlemah pemikiran umat Islam dengan menjadikan ide khilafah itu sebagai sebuah mitos yang akan menguras energi secara sia-sia. Mereka berupaya menanamkan pemahaman bahwa gagasan menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu negara kekhilafahan itu merupakan hal yang mustahil. 

Sementara itu, cara yang bersifat hard-approach merujuk pada penggunaan kekuatan negara untuk memberangus ide khilafah, seperti pelarangan, pencabutan badan hukum dan sejenisnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu silam pada saat terjadinya pencabutan badan hukum sebuah kelompok dakwah  yang dianggap bertentangan dengan ideologi yang berlaku di negara ini.

Khilafah adalah ajaran Islam yang agung dan urgen keberadaannya. Khilafah merupakan solusi atas krisis multidimensi yang ditimbulkan sistem sekuler-liberal. Hanya saja, saat ini terdapat upaya yang sangat massif untuk mendiskreditkan khilafah, menjadikannya bak monster dan musuh bersama yang patut diwaspadai. Upaya penegakan khilafah dikait-kaitkan dengan radikalisme dan terorisme, agar umat  takut dan menolak ide ini. 

Apa itu khilafah? Menurut Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, Nizham al Hukmi fi Al-Islam,  khilafah  adalah “Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia”. Khilafah adalah Imamah, keduanya bermakna sama. Imam al-Mawardi tidak membedakan antara istilah khalifah dengan imam, Beliau berkata:

"Imam  juga dinamai khalifah karena menggantikan Rasulullah saw dalam umatnya. Boleh juga disebut khalîfah RasuliL-lâh. Namun secara umum disebut khalifah saja" (al-Imam al-Mawardi, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, 39). 

Pada khilafah terdapat tiga esensi, yaitu ukhuwah, syari’ah, dan dakwah. Ukhuwah, karena khilafah akan menyatukan kaum Muslimin di seluruh dunia, yang selama ini terpenjara dalam sekat imajiner nasionalisme. Syariah, karena khilafah akan menjalankan aturan Islam dalam seluruh bidang kehidupan, yang akan membawa rahmat bagi semesta alam. Sedangkan dakwah, karena Khilafah yang memposisikan dirinya sebagai darul Islam (Negara Islam) akan menjalin hubungan internasional hanya berdasarkan tuntunan Syariah dan kepentingan kaum Muslimin, yaitu berupa dakwah dan jihad. Inilah yang ditakuti oleh kafir penjajah yang selama ini sangat gigih membuat kaum muslim tercerai-berai.

Khilafah adalah kewajiban bagi kaum Muslimin. Mengabaikan perjuangannya merupakan sebuah kelalaian. Menghalangi penegakannya adalah kefasikan yang nyata. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menjadikannya sebagai ancaman karena hukum menegakkan Khilafah adalah perintah dari Allah SWT.

Khilafah adalah perkara penting dalam Islam,  para Imam Madzhab sepakat atas kewajiban untuk menegakkannya. Jika benar khilafah mengancam negara, memecah belah bangsa, bagaimana mungkin sistem ini mampu mempersatukan ⅔ dunia tanpa tersekat nasionalisme? 

Sebesar apapun upaya yg dilakukan kaum kapitalis sekuler untuk mencegah tegaknya khilafah tidak lebih sekedar kesia-siaan belaka. Upaya mereka tak ubahnya bagai mencegah matahari terbit, mustahil bisa dilakukan.  Karena nyatanya  khilafah bukanlah sekedar ambisi penegakan sebuah sistem pemerintahan, tapi lebih dari itu keberadaan khilafah adalah bisyarah (kabar gembira) dan wa'dullah (janji) Allah Swt yang pasti akan terwujud. Seperti yang diungkap dalam hadis: 

“Kemudian akan ada lagi Khilafah yang menempuh jejak Kenabian”. (HR Ahmad).

Allah  Swt juga  berfirman dalam Al Qur'an yang artinya:

"Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun, tetapi, barang siapa tetap kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." ( TQS.  an-Nuur: 55)

Sebagai sebuah sistem politik-pemerintahan Islam, Khilafah akan menjadi kepemimpinan umum bagi Muslim untuk menerapkan syariah secara menyeluruh dan menjaga kemurnian akidah Islam. Hukum Allah akan diterapkan dengan menyeluruh sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan umat manusia. Sudah seharusnya umat Islam bersatu dan bergandengan tangan, menyamakan visi demi tertunaikannya kewajiban ini. Agar kemuliaan Islam kembali teraih sehingga mampu mengangkat umat ini dari keterpurukan.

Wallahu a'lam bi as-shawwab


Limapuluh Kota, ArchipelagoPost - Musim libur akhir tahun adalah momen yang membahagiakan bagi pedagang kecil di objek wisata Lembah Harau, pasalnya jika dihari biasa omset mereka berkisar 200 hingga 500ribu rupiah perhari, sedangkan saat musim libur omset mereka mencapai angka diatas 1juta rupiah.

Hal tersebut tentu sangat menguntungkan pedagang, menurut Pak Man seorang pedagang souvenir di Lembah Harau, "Alhamdulillah saat musim liburan ini kami bisa mendapatkan omset lebih dari hari biasa, sekitar 1juta," katanya saat ditanya wartawan, Senin (01/01).

Kendati demikian, beberapa pengunjung mengeluhkan pelayanan yang masih minim, sampah yang berserakkan di sepanjang objek wisata harau, "belum lagi ulah tukang karcis saat masuk yang  berpakaian kurang sopan," kata Albert.

Albert merupakan perantau yang berdomisili di Jakarta, dirinya mengaku risih dengan sampah dan tukang karcis kepada wartawan, ia mengatakan "Lembah Harau sangat mempesona, namun minim pengelolaan." Ia juga menyebutkan risih dengan baliho - baliho tokoh yang begitu banyak di dekat spot - spot berfoto Lembah Harau.

"Seharusnya Pemda melalui dinas terkait bisa mengeluarkan aturan terhadap itu, sehingga objek wisata yang indah bisa kita jaga dan turis - turis lokal maupun manca negara jadi tertarik dan betah," katanya.

Terkait tukang karcis yang merisihkan Wakil Bupati Ferizal Ridwan memberikan tanggapan, "kita telah mengupayakan agar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) disana diberikan pelatihan - pelatihan melayani pengunjung, tetapi regulasi dari dinas terkait belum serius. 

Ferizal Ridwan juga menambahkan, "kapan perlu Pokdarwis yang bertugas disana juga diberikan seragam agar terlihat sopan, berikan mereka sistem yang baik untuk memungut karcis, kami himbau dinas terkait (Dinas Pariwisata - red) untuk menindak lanjutinya," katanya. (frp/rel)


Limapuluh Kota - ArchipelagoPost - Terkesan manis dari Kemah Pers Indonesia (KPI) tahun 2019 lalu di pulau Sibandang, Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Utara memberikan cenderamata kepada Bupati kabupaten Limapuluh Kota, Irfendi Arbi melalui Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) DPC Luak Limopuluah didampingi Ketua DPD SPRI Sumatera Barat (Sumbar) Edwar Hafri Bendang, Kamis (18/12) di objek wisata Lembah Harau.

Dikatakan Ketua SPRI Luak Limopuluah Yudi Yusra wartawan media online Realitakini.com didampingi Edwar Hafri wartawan media online Sumbarauditpos.com, saat penyerahan cenderamata, sangat berkesan sekali kegiatan KPI kemarin, karena kita menjadi tamu kehormatan saat mengikuti KPI. Juga disambut Gubernur Sumatera Utara diwakili Dinas Pariwisata Provinsi Sumut, Bupati Tapanuli Utara beserta tokoh masyarakat pulau Sibandang yang diwarnai dengan tarian khas Tor-tor.

Cenderamata kehormatan langsung diserahkan Bupati Tapanuli Utara kepada masing-masing wartawan perwakilan daerah, kata Yudi, berkat dukungan penuh bupati Irfendi Arbi, terhadap wartawan Luak Limopuluah (kota Payakumbuh - Limapuluh Kota-red) yang mengikuti Kemah Pers Indonesia di pulau Sibandang, bupati Tapanuli Utara menitipkan cenderamata berupa kain ulos khas Sumatera Utara kepada Irfendi Arbi yang dititipkan lewat SPRI Luak Limopuluah.

“Dan hari ini, kita dipertemukan langsung dengan Irfendi Arbi di Lembah Harau, Ulospun langsung kita serahkan. Ulos merupakan salah satu kain khas Indonesia yang dikembangkan turun – temurun oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Semoga bupati Irfendi Arbi berkenan menerima cenderamata ini” kata Yudi.

Hal senada juga diutarakan Edwar Bendang, ulos ini merupakan amanah bupati Taput dan panitia penyelenggara KPI, tentu harus sampai ke Bupati Irfendi Arbi. “Dan sebenarnya ulos ini sudah lama ingin kita berikan, tapi waktu untuk bertemu bupati Irfendi Arbi itu langka. Mungkin karena padatnya jadwal kegiatan Irfendi Arbi sebagai sosok bupati dambaan masyarakat kabupaten Limapuluh Kota,” gurau Edwar.

Sementara itu, Bupati Irfendi Arbi, menyampaikan, terima kasih kepada bupati Tapanuli Utara dan panitia penyelenggara KPI atas cenderamata kehormatannya. 

“Cenderamata ini merupakan sebuah penghargaan tersendiri bagi kami, karena didaulat menjadi tamu kehormatan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan ini. Kami juga minta maaf karena jadwal sangat padat di Limapuluh Kota, jadi tidak sempat menghadiri KPI,” singkat Irfendi Arbi. (Rstp)


Payakumbuh, ArchipelagoPost - Alek Buru Payakumbuh committee implements "goro" (working together-/*) in order to prepare everything would be properly in the field.

One of important thing is by installing plastic net in the location of community plants that are entering the harvest period. (12/19)

Porbbi Chairperson of Payakumbuh city Robby Setiadi Hardana said that he would not be detrimental to the community.

"For this reason, we and the committee will carry out "goro" together to put plastic fence in the location of community plants that are or will be ready for harvest.

This fence installation is usually done in the fields of chilli, eggplant, tomatoes and so forth.

This is to prevent later hunting dogs which usually number in the hundreds enter the community garden area which of course will damage the plant ", said Robby.

Si Ong (42 years old), a resident of the Payakumbuh - Sei Beringin border area. Wishing to appreciate the care of the committee Alek Buru Payakumbuh 2019 in reducing the risk of community losses due to this event.

"We are very grateful to the chairman of Porbbi and the committee who want to install plastic fence around the community gardens. Hopefully the Alek Buru Payakumbuh event should go smoothly," said Si Ong. (***)


Padang - Pengetahuan tentang penata ruang wilayah pembangunan masih sangat minim diketahui masyarakat, sehingga banyak dijumpai pelanggaran rencana aturan Tata Ruang yang ada. Seharusnya masyarakat mengetahui dan memahami tata ruang wilayah ketika mereka akan mendirikan bangunan. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit pada saat membuka acara Peringatan Hari Tata Ruang dan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 tahun 2019 yang digelar di halaman Kantor Jalan Taman Siswa 1 Padang, Sabtu (30/11/2019) pagi.

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, kegiatan sosialisasi seperti event saat ini sangat tepat dilakukan dalam memberikan informasi tata ruang pada masyarakat.

"Di Sumbar, kebutuhan percepatan tata ruang, pengadaan tanah dan penanganan sengketa pertanahan mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan," ungkap Wagub Sumbar.

Pemerintah provinsi Sumbat terus mendorong untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.
"Kepemilikan tanah bukanlah sebuah hak eksklusif saja, tidak bisa saja memiliki tanah sembarangan, namun harus ketentuan dari tata ruang yang mengontrolnya, untuk itu sangatlah tepat kegiatan ini diadakan. Sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat," jelas Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga menghimbau, agar Kabupaten Kota bisa menyelesaikan RTRW dan RDTR guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.

Sementara itu kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Barat, Ir. Fathol Bahri mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/BPN menggagas program transformasi digital. Di mana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik.

“Layanan pertanahan saat ini sudah dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” kata Fathol.

Empat layanan elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan, Layanan Informasi, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Informasi Bidang Tanah sudah mulai bisa diakses.

Peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2019 bertema “ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modem”. Tema tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat dan penyemangat seluruh masyarakat Indonesia dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modem serta menjamin kepastian hukum.


North Sumatra, ArchipelagoPost - The heat of the sun on the top of Hutaginjang hill did not also reduce the cool breeze which made all participants of the Indonesian Press Camp amazed to start activities in the protected forest area of ​​the Toba Caldera Geosite area on Thursday (11/14) last week.

The natural scenery at an altitude of 1650 feet behind the vastness of Lake Toba with a series of beautiful islands increasingly adds to the enthusiasm of journalists and editor in chief of various media exploring the recognition of the UNESCO Global Geopark of the Toba Caldera Geopark.


From the top of the Hutaginjang hill, all participants from the Indonesian Press Camp began surfing with their cameras recording the natural beauty of the highest geosite out of 16 geosites found in the Toba Caldera Geopark. The stretching of the Indonesian Press Camp began to spur the pulse of the Toba Caldera so that it could go global through media networks.


Continuing to Sibandang Tourism Island, participants and officials of the North Sumatra Province and North Tapanuli Regency apparatus were warmly welcomed by local residents.

The opening ceremony, which was attended by a series of officials from North Sumatra Province and North Tapanuli Regency, indicated that the Indonesian Press Camp was recognized and fully supported by the local government. Among them were Head of the North Sumatra Province Communication and Information Agency Muhammad Ayub representing the Governor of North Sumatra, North Tapanuli Regent who was represented by secretary of regency first assistant Parsaoran Hutagalung , General Manager of Toba Caldera Manager represented by the Head of North Sumatra Tourism Office Unggul Sitanggang, Head of North Tapanuli Tourism Office, North Tapanuli Police Chief represented by Police Commissioner Adjutant (AKP) Benyamin Pakpahan, Dandim 0210 Major FA Wasno, Muara District Chief, Josua Napitupulu, and a number of Village Heads.

The Government of North Tapanuli Regency has even officially stated that it is the main supporter of the implementation of this activity. The full support of the local government in carrying out the activities of the Indonesian Press Camp proves the legitimacy of the press organization and mass media outside the constituents of the Press Council in this area which is quite encouraging.

Propaganda of the Press Council which has been discrediting press organizations outside the constituency and accusing thousands of unverified media as undoubtedly undisputed media through the activities of the Indonesian Press Camp.

The Press Union of the Republic of Indonesia (SPRI) answered the Press Council's propaganda with performance-based activities. The Initiative of regional leadership council (DPD) SPRI of North Sumatra Province held this Indonesian Press Camp activity, and it was responded very positively by the local government. In fact, most of the participants who attended were journalists from the media that had not been verified by the Press Council.

The Press Council may be busy with its propaganda saying that the unverified fake media are prohibited from cooperating with the regional government. The Indonesian Press Camp activity proves that the majority of participants coming from unverified media have actually played an active role in helping local governments to promote and disseminate information about regional tourism potential, especially the Toba Caldera Geosite.

The Press Council propaganda does not apply to the activities of the Indonesian Press Camp. The Government of North Tapanuli Regency precisely cooperates with DPD SPRI and media partners of the Indonesian Press Camp to promote the potential of the Toba Caldera Geosite. Even when the opening took place, the North Sumatra Provincial Government through the Head of the Tourism Office said that it would officially involve the DPD SPRI and its media network to be actively involved in the implementation of the Lake Toba Festival this December.

No less extraordinary support came from North Tapanuli Regent Nikson Nababan who specifically assigned Muara District Chief Josua Napitupulu to assist the entire series of activities of the Indonesian Press Camp from morning to night for three consecutive days.

Some of the tourist sites that had been visited by participants of the Indonesian Press Camp one of which was the Batak Traditional House on Sibandang Island. A number of indigenous traditional houses hundreds of years old still stand firm in the middle of the houses of other residents.

Participants also briefly visited the Janji waterfall tourist site. At this location participants are prohibited from saying dirty words. And it is said that there was a pair of couples who had not been able to have a baby for a long time, then made a pledge of promise in front of this waterfall and after a few months later the wife reportedly managed to conceive and then had a baby.

Leaving the beauty of the Janji waterfall, the group of participants then took time to visit the "Ulos" woven crafts. According to the craftswomen here, each Ulos woven handmade can be completed in approximately 7 days. The price of this beautiful woven handmade ranges from 71 US $ to  142 US $

The beauty of nature at the Geosite Spinsur location also did not passed from the visit of participants of the Indonesian Press Camp. Led by the Devis Karmoy - Head of the Committee, the participants were treated to a sight that really spoiled the eyes. Set in the scenery of Lake Toba as if painted naturally by the scratches of the islands attached to the beautiful lake on the distance from a distance.

At the end of the Indonesian Press Camp event, participants were herded into the exile home of Indonesian First President Soekarno to look at the situation when the proclaimer was once exiled in this place.

In closing the whole series of Indonesian Press Camp writhing, participants attended a symposium on the recognition of the Toba Caldera Geopark as the world's Geopark, and finally the journalistic training on feature news writing techniques by the speaker Editor in Chief of the media Jayakarta Roso Daras. (SPRI-release)

Mitra

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.