Latest Post



Payakumbuh, Archipelagopost - Being the front guard, Covid-19 Emergency Response Post officers in Payakumbuh City Center consisting of the National Police,  National Army, Health Officers,  Regional Disaster Management Agency,  Civil Service Police Unit and volunteer of Disaster Alert Groups again received moral assistance from the Payakumbuh community.

The officers are  working 24 hours to protect the Payakumbuh residents from Corona Virus infection which is threatening every time, of course they must always be alert and in prime condition.

That night, Wednesday (1/4) there was a citizen named Suci Suci who came with her family to the Covid-19 Command Post with plastic gifts filled with snacks and coffee for the officers. The arrival of the residents was warmly welcomed by the officers there.

"We want to also help the government fight Covid-19 as possible, this is all we can do, we also follow the government's call to not have much activity outside," Suci said.

Suci said that as a citizen there would be a sense of concern at seeing how the struggle of officers who come in daily contact with people from outside the area came to the post to report her arrival, of course the risk of contracting Covid-19 could have occurred.

"We citizens, really hope that this epidemic ends as soon as possible, we pray that the ladies and gentlemen of the officers will be given protection by God," Suci said while talking to the officers.

Payakumbuh City Police Chief, Police Grand Commissioner Adjutant  Dony Setiawan appreciated the moral assistance from the residents, Police Chief Dony said that any assistance from any citizen was received with open arms, because to fight against Covid-19 this needed together and a sense of cooperation.

"Thanks to the community for their support, this has become an additional energy for our officers in the field," said the police chief Dony Setiawan. (De Sitepoe)

Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga

Ide khilafah seolah menjadi isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Ide ini senantiasa digoreng dan dijadikan kambing hitam untuk menghadang  dakwah penerapan Islam Kaffah. 

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ide khilafah dijadikan sebagai alasan utama dibubarkannya kelompok dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Khilafah dianggap ide yang bisa mengancam kedaulatan negeri. Sehingga kelompok pengusungnya wajib dibubarkan. Kebencian akan ide khilafah pun tidak hanya berhenti dengan pembubaran, upaya lain juga dilakukan seperti kebijakan menghapus materi khilafah dari pelajaran, atau mengawasi isi materi di mesjid-mesjid. Semua dilakukan konon demi melindungi rakyat agar tidak terpapar ide radikalisme dan bersikap waspada akan penyebaran ide tersebut.

Sikap anti khilafah juga nampak jelas ketika beberapa waktu lalu Menko Polhukam, Mahfud MD menerima kunjungan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya. Pertemuan tersebut membahas tentang ancaman paham khilafah dan diskriminasi terhadap umat Islam atau Islamofobia. (Detik.com)

Rombongan LPOI tiba di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020) sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung secara tertutup.  Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa isu, salah satunya adalah paham khilafah. Mahfud menegaskan bahwa sistem khilafah adalah sistem yang akan merusak bangsa. Ia menyatakan bahwa ormas Islam yang ada saat ini sudah gerah dengan isu sistem lain yaitu khilafah. Karena menurutnya sistem khilafah yang ditawarkan adalah merusak dan menurutnya bangsa ini sudah sah berdiri sesuai dengan Islam.

Namun menariknya, pada pertemuan itu juga dibahas isu islamofobia. Mahfud kembali menegaskan bahwa diskriminasi terhadap umat Islam itu tidak ada di Indonesia. "..hilangkan isu fobia, tuduhan bahwa pemerintah itu fobi terhadap Islam itu sebenarnya tidak ada. Ormas Islam yang besar ini yang mewakili 200 juta umat muslim di Indonesia itu melihat bahwa Islamofobia itu tidak ada" Ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menyatakan "Karena Islamofobia itu artinya jika dari sudut politik pemerintahan, pemerintah benci dan takut kepada umat Islam. Sementara dari kaum muslimin sendiri, kaum muslimin malu dan takut mengaku Islam. Nah itu di Indonesia tidak ada," ujarnya. Mahfud mengatakan Islam tumbuh subur di Indonesia. Sehingga ia meminta masyarakat tidak terpancing akan isu tersebut.

Senada dengan hal  itu, Sekretaris Umum LPOI, Lutfi A Tamimi mengatakan, pemerintah tidak pernah membenci kaum muslim. Dia berharap masyarakat tidak terpancing dengan adu domba yang akan memecahkan persatuan itu. "Kan kita tahu bahwa pemerintah tidak pernah membenci muslim itu ndak ada. Ada dulu PKI segala macam, tapi bukan pemerintah. Nah sekarang diadu domba antara pemerintah dan ormas Islam, no! Tidak ada khalifah di negeri ini loh, adanya NKRI, adanya presiden. Sampai kiamat insya Allah," ujarnya.. 

Sebagai sebuah isu politik di level nasional dan internasional,  isu khilafah  tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Dari waktu ke waktu persoalan khilafah akan terus menjadi topik perbincangan publik dunia yang menarik untuk diperbincangkan, baik dari sisi pihak yang pro maupun yang kontra. Hal ini adalah wajar dan merupakan konsekuensi dari sebuah konsep pemikiran politik yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di dunia.

Mereka yang kontra akan terus berupaya mencegah ide khilafah itu berkembang luas. Mereka khawatir, jika  ide khilafah bergulir luas, akan mempercepat terwujudnya cita-cita dan arah perjuangan umat Islam sedunia. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadang Khilafah dengan  berbagai cara. Cara yang ditempuh bisa bersifat soft-approach maupun yang hard-approach. Istilah soft-approach umumnya lebih ke arah bagaimana caranya mendiskreditkan ide khilafah.  Hal paling gencar yang biasa  dilakukan adalah menjadikan ide khilafah sebagai hal utopis yang bersifat khayalan atau  berbagai istilah lainnya yang satu makna  dengan itu. Intinya golongan yang kontra berupaya memperlemah pemikiran umat Islam dengan menjadikan ide khilafah itu sebagai sebuah mitos yang akan menguras energi secara sia-sia. Mereka berupaya menanamkan pemahaman bahwa gagasan menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu negara kekhilafahan itu merupakan hal yang mustahil. 

Sementara itu, cara yang bersifat hard-approach merujuk pada penggunaan kekuatan negara untuk memberangus ide khilafah, seperti pelarangan, pencabutan badan hukum dan sejenisnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu silam pada saat terjadinya pencabutan badan hukum sebuah kelompok dakwah  yang dianggap bertentangan dengan ideologi yang berlaku di negara ini.

Khilafah adalah ajaran Islam yang agung dan urgen keberadaannya. Khilafah merupakan solusi atas krisis multidimensi yang ditimbulkan sistem sekuler-liberal. Hanya saja, saat ini terdapat upaya yang sangat massif untuk mendiskreditkan khilafah, menjadikannya bak monster dan musuh bersama yang patut diwaspadai. Upaya penegakan khilafah dikait-kaitkan dengan radikalisme dan terorisme, agar umat  takut dan menolak ide ini. 

Apa itu khilafah? Menurut Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, Nizham al Hukmi fi Al-Islam,  khilafah  adalah “Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia”. Khilafah adalah Imamah, keduanya bermakna sama. Imam al-Mawardi tidak membedakan antara istilah khalifah dengan imam, Beliau berkata:

"Imam  juga dinamai khalifah karena menggantikan Rasulullah saw dalam umatnya. Boleh juga disebut khalîfah RasuliL-lâh. Namun secara umum disebut khalifah saja" (al-Imam al-Mawardi, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, 39). 

Pada khilafah terdapat tiga esensi, yaitu ukhuwah, syari’ah, dan dakwah. Ukhuwah, karena khilafah akan menyatukan kaum Muslimin di seluruh dunia, yang selama ini terpenjara dalam sekat imajiner nasionalisme. Syariah, karena khilafah akan menjalankan aturan Islam dalam seluruh bidang kehidupan, yang akan membawa rahmat bagi semesta alam. Sedangkan dakwah, karena Khilafah yang memposisikan dirinya sebagai darul Islam (Negara Islam) akan menjalin hubungan internasional hanya berdasarkan tuntunan Syariah dan kepentingan kaum Muslimin, yaitu berupa dakwah dan jihad. Inilah yang ditakuti oleh kafir penjajah yang selama ini sangat gigih membuat kaum muslim tercerai-berai.

Khilafah adalah kewajiban bagi kaum Muslimin. Mengabaikan perjuangannya merupakan sebuah kelalaian. Menghalangi penegakannya adalah kefasikan yang nyata. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menjadikannya sebagai ancaman karena hukum menegakkan Khilafah adalah perintah dari Allah SWT.

Khilafah adalah perkara penting dalam Islam,  para Imam Madzhab sepakat atas kewajiban untuk menegakkannya. Jika benar khilafah mengancam negara, memecah belah bangsa, bagaimana mungkin sistem ini mampu mempersatukan ⅔ dunia tanpa tersekat nasionalisme? 

Sebesar apapun upaya yg dilakukan kaum kapitalis sekuler untuk mencegah tegaknya khilafah tidak lebih sekedar kesia-siaan belaka. Upaya mereka tak ubahnya bagai mencegah matahari terbit, mustahil bisa dilakukan.  Karena nyatanya  khilafah bukanlah sekedar ambisi penegakan sebuah sistem pemerintahan, tapi lebih dari itu keberadaan khilafah adalah bisyarah (kabar gembira) dan wa'dullah (janji) Allah Swt yang pasti akan terwujud. Seperti yang diungkap dalam hadis: 

“Kemudian akan ada lagi Khilafah yang menempuh jejak Kenabian”. (HR Ahmad).

Allah  Swt juga  berfirman dalam Al Qur'an yang artinya:

"Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun, tetapi, barang siapa tetap kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." ( TQS.  an-Nuur: 55)

Sebagai sebuah sistem politik-pemerintahan Islam, Khilafah akan menjadi kepemimpinan umum bagi Muslim untuk menerapkan syariah secara menyeluruh dan menjaga kemurnian akidah Islam. Hukum Allah akan diterapkan dengan menyeluruh sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan umat manusia. Sudah seharusnya umat Islam bersatu dan bergandengan tangan, menyamakan visi demi tertunaikannya kewajiban ini. Agar kemuliaan Islam kembali teraih sehingga mampu mengangkat umat ini dari keterpurukan.

Wallahu a'lam bi as-shawwab


Limapuluh Kota, ArchipelagoPost - Musim libur akhir tahun adalah momen yang membahagiakan bagi pedagang kecil di objek wisata Lembah Harau, pasalnya jika dihari biasa omset mereka berkisar 200 hingga 500ribu rupiah perhari, sedangkan saat musim libur omset mereka mencapai angka diatas 1juta rupiah.

Hal tersebut tentu sangat menguntungkan pedagang, menurut Pak Man seorang pedagang souvenir di Lembah Harau, "Alhamdulillah saat musim liburan ini kami bisa mendapatkan omset lebih dari hari biasa, sekitar 1juta," katanya saat ditanya wartawan, Senin (01/01).

Kendati demikian, beberapa pengunjung mengeluhkan pelayanan yang masih minim, sampah yang berserakkan di sepanjang objek wisata harau, "belum lagi ulah tukang karcis saat masuk yang  berpakaian kurang sopan," kata Albert.

Albert merupakan perantau yang berdomisili di Jakarta, dirinya mengaku risih dengan sampah dan tukang karcis kepada wartawan, ia mengatakan "Lembah Harau sangat mempesona, namun minim pengelolaan." Ia juga menyebutkan risih dengan baliho - baliho tokoh yang begitu banyak di dekat spot - spot berfoto Lembah Harau.

"Seharusnya Pemda melalui dinas terkait bisa mengeluarkan aturan terhadap itu, sehingga objek wisata yang indah bisa kita jaga dan turis - turis lokal maupun manca negara jadi tertarik dan betah," katanya.

Terkait tukang karcis yang merisihkan Wakil Bupati Ferizal Ridwan memberikan tanggapan, "kita telah mengupayakan agar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) disana diberikan pelatihan - pelatihan melayani pengunjung, tetapi regulasi dari dinas terkait belum serius. 

Ferizal Ridwan juga menambahkan, "kapan perlu Pokdarwis yang bertugas disana juga diberikan seragam agar terlihat sopan, berikan mereka sistem yang baik untuk memungut karcis, kami himbau dinas terkait (Dinas Pariwisata - red) untuk menindak lanjutinya," katanya. (frp/rel)


Limapuluh Kota - ArchipelagoPost - Terkesan manis dari Kemah Pers Indonesia (KPI) tahun 2019 lalu di pulau Sibandang, Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Utara memberikan cenderamata kepada Bupati kabupaten Limapuluh Kota, Irfendi Arbi melalui Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) DPC Luak Limopuluah didampingi Ketua DPD SPRI Sumatera Barat (Sumbar) Edwar Hafri Bendang, Kamis (18/12) di objek wisata Lembah Harau.

Dikatakan Ketua SPRI Luak Limopuluah Yudi Yusra wartawan media online Realitakini.com didampingi Edwar Hafri wartawan media online Sumbarauditpos.com, saat penyerahan cenderamata, sangat berkesan sekali kegiatan KPI kemarin, karena kita menjadi tamu kehormatan saat mengikuti KPI. Juga disambut Gubernur Sumatera Utara diwakili Dinas Pariwisata Provinsi Sumut, Bupati Tapanuli Utara beserta tokoh masyarakat pulau Sibandang yang diwarnai dengan tarian khas Tor-tor.

Cenderamata kehormatan langsung diserahkan Bupati Tapanuli Utara kepada masing-masing wartawan perwakilan daerah, kata Yudi, berkat dukungan penuh bupati Irfendi Arbi, terhadap wartawan Luak Limopuluah (kota Payakumbuh - Limapuluh Kota-red) yang mengikuti Kemah Pers Indonesia di pulau Sibandang, bupati Tapanuli Utara menitipkan cenderamata berupa kain ulos khas Sumatera Utara kepada Irfendi Arbi yang dititipkan lewat SPRI Luak Limopuluah.

“Dan hari ini, kita dipertemukan langsung dengan Irfendi Arbi di Lembah Harau, Ulospun langsung kita serahkan. Ulos merupakan salah satu kain khas Indonesia yang dikembangkan turun – temurun oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Semoga bupati Irfendi Arbi berkenan menerima cenderamata ini” kata Yudi.

Hal senada juga diutarakan Edwar Bendang, ulos ini merupakan amanah bupati Taput dan panitia penyelenggara KPI, tentu harus sampai ke Bupati Irfendi Arbi. “Dan sebenarnya ulos ini sudah lama ingin kita berikan, tapi waktu untuk bertemu bupati Irfendi Arbi itu langka. Mungkin karena padatnya jadwal kegiatan Irfendi Arbi sebagai sosok bupati dambaan masyarakat kabupaten Limapuluh Kota,” gurau Edwar.

Sementara itu, Bupati Irfendi Arbi, menyampaikan, terima kasih kepada bupati Tapanuli Utara dan panitia penyelenggara KPI atas cenderamata kehormatannya. 

“Cenderamata ini merupakan sebuah penghargaan tersendiri bagi kami, karena didaulat menjadi tamu kehormatan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan ini. Kami juga minta maaf karena jadwal sangat padat di Limapuluh Kota, jadi tidak sempat menghadiri KPI,” singkat Irfendi Arbi. (Rstp)


Payakumbuh, ArchipelagoPost - Alek Buru Payakumbuh committee implements "goro" (working together-/*) in order to prepare everything would be properly in the field.

One of important thing is by installing plastic net in the location of community plants that are entering the harvest period. (12/19)

Porbbi Chairperson of Payakumbuh city Robby Setiadi Hardana said that he would not be detrimental to the community.

"For this reason, we and the committee will carry out "goro" together to put plastic fence in the location of community plants that are or will be ready for harvest.

This fence installation is usually done in the fields of chilli, eggplant, tomatoes and so forth.

This is to prevent later hunting dogs which usually number in the hundreds enter the community garden area which of course will damage the plant ", said Robby.

Si Ong (42 years old), a resident of the Payakumbuh - Sei Beringin border area. Wishing to appreciate the care of the committee Alek Buru Payakumbuh 2019 in reducing the risk of community losses due to this event.

"We are very grateful to the chairman of Porbbi and the committee who want to install plastic fence around the community gardens. Hopefully the Alek Buru Payakumbuh event should go smoothly," said Si Ong. (***)


Padang - Pengetahuan tentang penata ruang wilayah pembangunan masih sangat minim diketahui masyarakat, sehingga banyak dijumpai pelanggaran rencana aturan Tata Ruang yang ada. Seharusnya masyarakat mengetahui dan memahami tata ruang wilayah ketika mereka akan mendirikan bangunan. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit pada saat membuka acara Peringatan Hari Tata Ruang dan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 tahun 2019 yang digelar di halaman Kantor Jalan Taman Siswa 1 Padang, Sabtu (30/11/2019) pagi.

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, kegiatan sosialisasi seperti event saat ini sangat tepat dilakukan dalam memberikan informasi tata ruang pada masyarakat.

"Di Sumbar, kebutuhan percepatan tata ruang, pengadaan tanah dan penanganan sengketa pertanahan mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan," ungkap Wagub Sumbar.

Pemerintah provinsi Sumbat terus mendorong untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.
"Kepemilikan tanah bukanlah sebuah hak eksklusif saja, tidak bisa saja memiliki tanah sembarangan, namun harus ketentuan dari tata ruang yang mengontrolnya, untuk itu sangatlah tepat kegiatan ini diadakan. Sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat," jelas Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga menghimbau, agar Kabupaten Kota bisa menyelesaikan RTRW dan RDTR guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.

Sementara itu kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Barat, Ir. Fathol Bahri mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/BPN menggagas program transformasi digital. Di mana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik.

“Layanan pertanahan saat ini sudah dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” kata Fathol.

Empat layanan elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan, Layanan Informasi, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Informasi Bidang Tanah sudah mulai bisa diakses.

Peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2019 bertema “ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modem”. Tema tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat dan penyemangat seluruh masyarakat Indonesia dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modem serta menjamin kepastian hukum.

Mitra

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.