Latest Post

Nursandy Syam 
Strategy Manager and Operations of the Indonesian Voice Network (JSI)

"How ready is a challenger to fight the incumbent in the middle of a pandemic?"

Questions like this, most certainly come from the mind of a challenger.

The matter really needs to be responded to. Even applies mandatory for a challenger status. Because he must know exactly how strengths and weaknesses he has before entering into the real battlefield.

That becomes important as the initial step to compile and determine various steps in entering into the contestation. If the matter is not yet fully addressed, it can be very disturbing for a challenger's journey in pioneering the victory route.

The challenger must know that most incumbents are in perpetual campaign mode. After winning the competition, they began to re-plan and socialize for the next election.

That situation, made the incumbent electoral position superior to the challenger. Moreover, during the pandemic, various leadership roles of a incumbent increasingly received widespread attention from the voting community in their area.

"Petahana"  has the discretion to carry out various policies with the jargon "Opposite Covid-19". Even the electoral stability is relatively stable if various policies are seen to cheer up the hearts of its people.

Then in the middle of incumbent empowerment, what kind of attitude and steps should be taken by the challenger? It is impossible to remain silent and not just be a spectator.

It could be unfortunate, if many challengers take too long to wait for the wait to begin their electoral work. Is a fatal mistake, if in the midst of a corona virus outbreak, the challenger seems helpless and does nothing in front of the voting community.

Giving up is indeed a choice, but it is a mistake if such an attitude is present when the challenger has not exerted his best abilities.

Deign or not, the challenger must try to balance the incumbent's movement with his various policies regarding the handling of the corona virus. Despite the limitations though.

As a challenger, he should be present in the minds and hearts of voters with a better figure than his competitors.

Show the voting community why it is different, clearly different, and why that difference makes it a superior choice.

In general, conquering incumbent is possible with all the proper preparation, accurate strategy and of course hard work.

Movement should be more intense. Therefore, the challenger's electoral position may still lag behind even far behind the incumbent. Whether we realize it or not, the elections in the middle of a pandemic or the cool term "New Normal Election" have many restrictions on their movement.

This situation becomes an unpredictable new obstacle for a challenger who wants to increase his popularity and electability trends.

Therefore, the challenger must be more active and creative in campaigning in the midst of these changes. Do not make the limited spaces as high walls that cannot be passed. Because actually, a challenger has great guts and a tough fighting mentality.

Arrange the steps and rhythm in the contestation. Show the voter that there are striking differences between you and your opponents on the problem you specify.

Tell them why you are a stronger candidate. Smart to use narration in conveying messages to the voting community. Pack your campaign messages in an attractive manner.

Content is a king. Campaigns are content battles. The methods and approaches of the campaigns of some contestants in a competition may be the same. But there is one thing that can make a difference, namely content. What is the content of the campaign message to be conveyed.

An interesting content can create a big influence. If relevant and consistently done continuously.

In addition, a challenger must be keen to see the weaknesses of competitors. Because there, there are open blemishes that can be used to pull down the opponent's electability.

No need to always wait for the momentum to then move. Because, momentum can be created.

Time went on, the election day had a few more months. Make steps as often as possible to greet voters while still paying attention to health protocols.

Because, only challengers who are really serious and ready have the chance to win the fight.

Don't be afraid or afraid. The history of direct elections in Indonesia has confirmed that not a few incumbents suffered defeat. As long as the final whistle hasn't sounded, chances of winning are still open.

Is not part of the success of a challenger occurs hockey states and incumbent slip in the middle of the road. Impossible mission can be possible. These events can happen to you.

So, there are many reasons and ways to win, and thus lose. (***)


Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat perbelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020). Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona. "Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit. Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya. "Setelah dua tahap melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin. Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung. Rel/Hms

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat pembelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020). Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona. "Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit. Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya. "Setelah dua kali melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin. Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang hingga 7 Juni 2020, kecuali Kota Bukittinggi yang menetapkan "New Normal". Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menggelar rapat terbatas melalui video conference (Vidcon) bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit, Forkopimda dan Bupati Walikota se Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (28/5/2020). Keputusan itu berdasarkan pertimbangan berbagai pihak, termasuk kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. "Kesimpulannya dalam rapat tersebut 18 Kabupaten Kota se Sumbar setuju PSBB diperpanjang hingga 7 Juni, kecuali Kota Bukittinggi yang masuk kegiatan tatanan baru produktif dan aman Covid-19 yang lebih dikenal dengan New Normal," kata Irwan Prayitno. Gubernur Sumbar menjelaskan, ada empat penekanan dalam penerapan PSBB, yaitu : Pertama, melakukan persiapan tahap-tahap menuju new normal dengan melakukan pengurangan pembatasan-pembatasan di PSBB sesuai aturan Kemendagri 380 tahun 2020. Kedua, mendisiplinkan masyarakat untuk ikut protokol Covid-19 arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri, Panglima TNI, dan diteruskan kepada Kapolda dan Danrem untuk melakukan kedisiplinan. "Harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada TNI-POLRI untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian," ucapnya. Ketiga, melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracing, dan isolasi kasus positif Covid-19 serta dalam perawatan pasien. "Kita harus mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan semaksimal mungkin," ujarnya. Keempat, Provinsi Sumbar mendukung Kota dan Kabupaten yang akan melaksanakan secara cepat kegiatan 'New Normal' dengan mengikuti aturan dari Kemenkes RI. Terkait dengan Kota Bukittinggi tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian. Rel/Hms

BUKITTINGGI--Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meninjau kesiapan penambahan fasilitas ruangan di Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi dalam Penanganan Covid-19, Rabu (27/05/2020). Wakil Gubernur Sumbar mengatakan, RSAM sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan dalam penanganan pasien Corona Virus Disease (Covid-19), RSAM Bukittinggi saat ini tersedia 26 tempat tidur. "Untuk itu kita perlu persiapan tambahan tempat tidur 76 lagi, jadi diperkirakan akan disediakan 104 tempat tidur termasuk persediaan peralatannya di RSAM yang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah, harapan kedepan kita saling melengkapi dalam pelayanan Pasien Dalam Perawatan (PDP)," terangnya. Wagub menyebutkan, Bukittinggi ini salah satu wilayah II di Sumatera Barat, jadi pemerintah perlu juga tambahan peralatan dan melengkapi kebutuhan supaya ready (siap) dalam pelayanan Covid-19 ini. Mengingat Sumbar masih terus ada penambahan kasus-kasus baru, dimana RSAM Bukittinggi masih harus menyiapkan diri agar penanganan Covid-19 cepat sekagus mempercepat memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar. Selanjutnya Wagub Sumbar Nasrul Abit juga menyebutkan setelah berdiskusi dengan dr. Khairul untuk segera mengajukan perencanaan permintaan dengan segera ke Badan Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat untuk melakukan evaluasi pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Sumbar terkait pengadaan sarana dan prasarana di RSAM Bukittinggi. "Nanti akan kami bicarakan dengan provinsi. Kami sangat mendukung tim medis dan upaya dari RSAM dalam penanganan Covid-19," ucap Nasrul Abit. Lanjut Wagub Sumbar memberikan apresiasi terhadap pegawai rumah sakit yang bertugas dengan didikasi tinggi. Ia juga mengharapkan RSAM bisa menjalankan tugas dapat menyesuaikan dengan konsep dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diatas umur 50 tahun tidak boleh bekerja malam, untuk itu perlu tenaga muda yang bertugas untuk shift malam, "Kita harus menyesuaikan diri agar pelayanan disini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," jelas wagub.(Cen)

BUKITTINGGI -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertemu dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rangka membahas Batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Khususnya Kota Bukittinggi dalam menangani Covid-19 secara merata. di Kantor Walikota Bukittinggi, Rabu (27/05/2020).
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengungkapkan Kepala Daerah yang pertama meminta keluar dari PSBB adalah Walikota Bukittinggi, karena dalam pertimbangan Covid-19 ini, sudah mulai melandai, kasus-kasus baru tidak ada lagi dan bisa diatasi secara kesehatan terhadap penanggulangan dan epidemiologi. Namun demikian tentu harus ada kajian yang jelas.
"Kita melihat pintu masuk ke Bukittinggi dijaga ketat oleh petugas, akan lebih aman lagi kalau ada bantuan dari TNI, Polri tentu Provinsi juga ikut mengamankan pandemi ini," kata Nasrul Abit.
Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, terkait usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB yang akan menerapkan "New Normal" pada daerahnya, disambut baik oleh Wagub Sumbar. Karena menuju new normal harus tercapai syarat yang sudah ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO). Misalnya transmisi atau penularan virus corona bisa dikendalikan, baik transmisi lokal atau penularan dari luar.
"Jika ingin menetapkan new normal Pemko Bukittinggi harus siap melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan," ucapnya.
Menurutnya, pemko Bukittinggi tetap memberlakukan protokol kesehatan, untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di daerahnya. Kalau dibiarkan terus perekonomian akan hancur, mengakibatkan permasalahan sosial akan timbul. Namun demikian harus ada kajian, supaya perekonomian tetap jalan, pasar akan dibuka mulai bulan Juni, objek wisata dibuka, sekolah-sekolah juga akan dilakukan belajar dan mengajar.
"Namun kita harus tetap lakukan protokol kesehatan Covid-19. Melakukan swab kepada guru, murid termasuk proses belajarnya dibatasi paling lama 3 jam tidak ada keluar main, murid tidak boleh bersalaman dengan guru dan kapasitas siswa dalam kelas dibatasi," harapnya.
Sementara untuk Sekolah mulai dari Paud, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2 itu dirumahkan karena seusia itu masih banyak bermain, hal ini menghindari kontak dari temanya.
Kalau ini sudah ada kajian-kajian tentu provinsi akan mempertimbangkan, semuanya memang tergantung kepada kabupaten dan Kota masing masing.
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, Covid-19 ini bisa dikendalikan. Menurutnya Bukittinggi dinilai sudah memenuhi syarat untuk langsung menjalankan fase hidup baru atau new normal. Karena Bukittinggi dalam beberapa hari ini kasus Covid-19 sudah mulai berkurang dan bisa diatasi secara kesehatan.
"Banyak alasan Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi masyarakat, kita jangan hanyut dalam masalah Covid-19 saja," ujarnya
Selanjutnya Pemko Bukittinggi akan memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tidak jauh dari protokol Covid, dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, walaupun kita keluar dari PSBB standard Covid tetap dilaksanakan pada tempat-tempat seperti sekolah, pasar dan tempat pariwisata, .
"Dan Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh pastikan keluar rumah sehat dan sampai di rumah sehat, tidak ada masalah apapun yg kita lakukan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan" ungkap Ramlan.

Mitra

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.