Health One

Payakumbuh, ArchipelagoPost – Di awal tahun 2019 ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Payakumbuh menggelar Bazar Murah untuk ribuan jenis buku yang diterbitkan oleh PT Toko Buku Media Mandiri.

Bazar ini akan berlangsung di halaman kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Tepatnya di samping gedung DPRD Kota Payakumbuh-red) sampai tanggal 10 Februari 2019 mendatang yang sebelumnya telah dimulai tanggal 10 Januari 2019 kemarin. Berbagai jenis buku umum dan pelajaran bisa ditemukan pada bazar ini.

Sedangkan untuk harga, Dinas Kearsipan mematok untuk setiap buku dibandrol dari harga Rp 5.000 hingga Rp 55.000. selama enam hari bazar ini berjalan, ribuan buku sudah habis terjual.

“Sampai sekarang, buku yang paling laris itu buku novel dan agama. Mayoritas yang membeli dari kalangan mahasiswa,” kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, Zulinda Kamal, Rabu (16/01/2019) di ruangannya.

Dikatakan Kadis, selama satu bulan bazar ini berlangsung pihak PT Toko Buku (TB) Media Mandiri akan selalu menyanggupi permintaan dan kebutuhan buku yang diminta oleh Pemko dan masyarakat Payakumbuh. Termasuk untuk request buku yang diinginkan dan buku tersebut tidak terlihat dari deretan buku yang terpajang selama bazar. Pastinya, harga tetap murah dan tidak dikenai ongkos kirim.

“Dua hari kemarin persediaan buku menipis dan langsung kami hubungi TB Media Mandiri. Alhamdulillah hanya satu hari ribuan buku sudah datang ke Payakumbuh. Kami usahakan stok buku selalu stabil. Bahkan sampai saat ini, sudah dua kali ditribusi buku tambahan dari TB Media Mandiri di Jakarta,” kata Linda.

Dalam bazar ini, sasarannya tidak lain kalangan umum. Sebab, buku-buku yang dijual murah ini kelak bisa dijadikan oleh masyarakat sebagai bahan awal atau tambahan untuk pustaka rumah atau instansinya.

Kelak, budaya membaca akan terbangun seperti penyebaran virus di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pasalnya, kemajuan teknologi yang membiasakan masyarakat untuk membaca buku dari Hp Android bisa hanya akan membuat kebiasaan individualism. Termasuk merusak kesehatan akjibat radiasi teknologi.

Sedangkan membaca buku akan lebih sehat dan membuat pengolahan data dalam otak bekerja maksimal.

“Hal tersebut sudah ada penelitiannya dari akademisi internasional. Bahwa lebih baik membaca dari buku dari pada di HP atau computer,” kata Linda lagi.

Untuk operasional Bazar, pengunjung bisa datang ke bazar setiap hari karena program ini buka setiap hari. Namun jam kerja pada hari Senin-Jumat dibuka pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu buka pada pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. (RStp)

Payakumbuh, ArchipelagoPost -  Diawal tahun 2019, Pemko dan DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang memfokuskan strategi kerja dalam melayani masyarakat. Keempat Ranperda ini disampaikan dalam sidang paripurna perdana di tahun 2019, Rabu (16/01/2019) di Aula Gedung DPRD Kota Payakumbuh.

Keempat Ranperda ini disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Ambriul Dt. Karayiang yang diantaranya tentang penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Organ dan Kepegawaian PDAM Kota Payakumbuh, Perubahan atas peraturan daerah no 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan terakhir tentang pengelolaan cadangan pangan kota Payakumbuh.

Dalam rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Suparman S.Pd dan dihadiri puluhan anggota DPRD lainnya.

Dalam penyampaian empat Ranperda ini, Amriul mengatakan untuk penyelenggaraan SPBE, Pemko Payakumbuh merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 yang menginginkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan, akan meningkatkan kualitas kerja. Hal ini dapat dilihat dengan seiring waktu kemajuan teknologi.

“Kami ingin mewujudkan system pemerintahan secara terbuka. Karena itulah perlu melakukan perubahan dalam system birokrasi dan pola kerja. Dipastikan pada perjalanan SPBE ini, akan terjadi perubahan karakter, mental dan pola piker di kalangan birokrasi pemerintahan,” kata Amriul.

Sedangkan Pada penyampaian Ranperda tentang organ dan kepegawaian PDAM kota Payakumbuh, Amriul mengatakan pada di penghujung tahun 2018 yg lalu, pemerintah daerah dan DPRD kota Payakumbuh telah mengesahkan Perda tentang Perusahaan Umum Air Minum daerah kota Payakumbuh.

“Ini lanjutan kerja dan penyempurnaan aturan agar dalam pelayanan dan birokrasi PDAM terstruktur lebih rapi lagi,” ulasnya. 
Sementara itu pada penyampaian perda tentang pengelolaan sampah,

Amriul mengatakan poin ini untuk memperkuat Perda No 4 tahun 2014. Dalam perda tersebut mampu mengatur seluruh komponen yang berkaitan dengan penanganan sampah. Namun seiring waktu berjalan, ada hal-hal yang dirasa masih kurang.

Hal inilah yang akan ditanggulangi nantinya melalui Perda yang baru. 
Kemudian, pada perda pengelolaan cadangan pangan, dimaksudkan jikalau nantinya Kota Payakumbuh dilanda krisis pangan maupun bencana alam yang beresiko akan ketersediaan pangan.

Seperti halnya UU No 18 tahun 2012 tentangn pangan, mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercukupi pangan bagi setiap individu.

Usai membacakan Ranperda ini, Amriul Dt Karayiang menyerahkan berkas kepada pimpinan sidang. Kemudian Sidang di Skors selama satu minggu agar seluruh anggota DPRD bisa mempelajari Ranperda. Setelah itu, barulah digelar rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan fraksi dalam Ranperda yang diajukan oleh Pemko Payakumbuh kepada DPRD.

“Sidang kami skors selama satu minggu untuk menyiapkan tanggapan dari masing-masing fraksi,” kata Suparman. (RStp)