Health One

Archipelagos, Padang ~ Sidang lanjutan kasus korupsi bantuan BNPB di Pasaman telah masuk pada sesi pembelaan (Pledoi). Pembelaan tersebut dibacakan langsung oleh Kuasa Hukum terdakwa AR dan FRZ, Boy Roy Indra, SH saat sidang di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (29/8).

Kuasa hukum terdakwa Boy Roy Indra, SH optimis dan yakin Majelis Hakim akan sependapat dengan nya, dan kliennya bisa bebas dari jeratan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan Bebas atau Lepas.

" Sangat optimis bahwa klien saya terdakwa AR dan FRZ bisa bebas atau lepas dari tuntutan JPU. Kita sudah paparkan dalil- dalil pledoi didepan Majelis Hakim dalam sidang tadi," ucap Kuasa Hukum, Boy Roy Indra, SH.

Menurut Boy Roy Indra, SH salah satu dalil yang menguatkan kliennya tidak bersalah berawal dari Surat Keputusan (SK) penunjukan kliennya AR sebagai Pengawas Lapangan dan FRZ sebagai tim PHO tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

" Sesuai dengan aturan Kepres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pihak yang berwenang dalam mengeluarkan SK PHO adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB. Dalam hal ini KPA nya adalah Sekretaris Utama BNPB Di Jakarta. Nah, faktanya yang mengeluarkan SK itu adalah Bupati Pasaman, Yusuf Lubis. Oleh sebab itu, klien saya FRZ sebagai PHO tidak dapat dipersalahkan. Karena SK nya sendiri tidak sesuai ketentuan Perpres, dan otomatis SK itu batal sesuai ketentuan hukum," kata Boy Roy Indra, SH.

Demikian juga kata Boy, untuk SK Pengawas lapangan harus sesuai Kepres nomor 54 tahun 2010 yang mengeluarkannya adalah PPK. Namun faktanya yang mengeluarkan adalah Bupati Pasaman, Yusuf Lubis.

"Oleh karena itu SK tersebut batal demi hukum. Jika SK kedua klien saya itu sudah cacat hukum, maka tidak dapat dipersalahkan atas tugas dan wewenang yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman. Makanya optimis kedua klien saya ini bisa bebas dan lepas," tegasnya.

Boy mengatakan maksud lepas tersebut terbukti perbuatannya, tetapi tidak masuk wilayah pidana korupsi. Namun masuk wilayah etika dan administrasi lainnya.

"Hal tersebut sudah disampaikan oleh saksi ahli dari LKPP RI yang kita hadirkan dipersidangan. Dimana saksi Ahli LKPP RI mengatakan bahwa yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap proyek ini adalah PPK dan kontraktor. Karena kedua inilah yang menandatangani kontrak proyek yang namanya tercantum dalam berkas tersebut. Jadi apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kedua klien saya adalah pelanggaran etika dan administrasi saja.  Bukan pelanggaran hukum pidana, karena amanya tidak tercantum dalam kontrak," terangnya.

Boy juga menambahkan bahwa tim teknis yang turun ke lokasi untuk mengukur item-item pekerjaan tidak mengukur secara keseluruhan.

"Masih banyak item-item diberbagai lokasi yang tidak diukur oleh tim teknis Kejaksaan Negeri Pasaman. Mereka hanya mengukur item pengerjaan proyek di Pangian, padahal masih ada di Pintuai, Tombang, Rotan Getah dan Ranah Betung, Kecamatan Mapattunggul Selatan. Itu tidak diukur tim teknis, dengan alasan pada hari itu sudah pukul 06.00 WIB Malam," katanya.

Dari hasil pengukuran Tim Teknis itu kata dia sangat lucu jika bisa diakumulasikan dengan menyimpulkan keseluruhan kerugian Negara mencapai Rp773 Juta. 

Menurut Boy pihak BPKP tidak berwenang mengukur kerugian Negara dalam proyek BNPB tersebut. "Alhasil hitungan volume rekayasa, dihitung pula oleh pihak yang tidak berwenang. Kalau seperti ini bagaimana menyebutkan bisa dikatakan ada tindak pidana korupsi?.

Namun kita sangat berharap Majelis Hakim jernih dalam menilai perkara ini dan mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sehingga klien kami AR dan FRZ bisa bebas atau lepas,"tutupnya

Limapuluh Kota, ArchipelagoPost- Pasa Harau 2019 Art and Culture Festival which was held at Kenagarian Harau Friday - Sunday (16-18 /09/2019) was initiated by the Limapuluh Kota Regency Government as an opportunity to bring creative economic actors to the international arena. The festival which has become an annual agenda by the Indonesian Ministry of Tourism is used as an opportunity to recruit international business partners for local products.

With plans and programs to bring Limapuluh Kota creative economic actors to compete in an international free market, the event held by the people of Nagari Harau and the Office of Tourism, Youth and Sports in the Limapuluh Kota Regency were able to stimulate the creativity of local economic actors.

"We invited a number of Limapuluh Kota creative economists to display and exhibit their work at this event. Then guests from outside and within the country could judge for themselves how the local wealth of Limapuluh Kota was directly. Whether it could be a business opportunity or not," Walinagari Harau said. , Syukri Andi was accompanied by Novirita - head of the promotion section of the Limapuluh Kota district tourism office to reporters at the Pasa Harau site on Saturday (08/17).

When these foreign and domestic business people evaluate the quality and opportunities of the international market, the owners of creative businesses also present their respective products.

"So the Pasa Harau Art and Culture Festival is not just a ceremonial festival to showcase Minangkabau culture in Limapuluh Kota. But it can be an entry point for Limapuluh Kota creative businesses to put their products on the international free market," he said

This time for Pasa Harau 2019, the focus is on Minangkabau cultural accessories knick knacks whose basic ingredients are wood and twigs. Then Minangkabau woven cloth.

"Hopefully the creative economy practitioners who make stands here can partner with foreign businessmen who come today," explained Walinagari.

Meanwhile, the Regent of Limapuluh Kota Regency, Irfendi Arbi is preparing another opportunity for other creative economic actors to be able to bring local Minangkabau products to the international business zone.

"So this Pasa Harau is a gateway to go further and besides that there are still other breakthroughs we are preparing," he concluded.

He also said that the Limapuluh Kota Regency Government was intensively conducting training and education to local creative actors on how to standardize produl products sold abroad.

"It must be educated first to know what international quality is like. So creative business people can measure what the product standards are like. If feasible, roads and relations will be given to the next level," he explained.

In addition to inviting creative economy business actors, the Pasa Harau Art and Culture Festival also holds various cultural events such as the Itiak Race, Jawi Race, traditional music, Debus attractions, and various Minangkabau-style activities.

"While promoting tourism in the Harau valley and Minangkabau nature, this event is also an opportunity for local business people to be shifted from the local and Pasa Harau Creative Economy Actors Will Shift to the International Stage. (Rahmat de Sitepoe)

1

Sosok Fhatol, Kadis PUPR Sumbar yang ditengah Kesibukannya yang padat, pemikiran yang terkuras, ia masih menyempatkan waktu untuk kalangan pers yang membutuhkan konfirmasi, terkait kinerja instansi yang dipimpinnya. Bagi Fhatol, peran pers sangat besar dalam menunjang dan sangat membantu pengawasan pekerjaan proyek yang menjadi tanggungjawab Dinas PUPR Sumbar.

Mantan Kadis PUPR Kabupaten Solok, selama sepuluh tahun dengan bupati yang berbeda beda tersebut, akan menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kalangan pers. Tak ada birokrasi yang ketat, saat berjumpa dengannya di Kantor yang beralamat di Jalan Tamsis tersebut. Kalaupun tak punya waktu untuk bertemu, Fhatol pun tak sungkan sungkan menjawab pertanyaan lewat WA, SMS atau telepon.

Karena kesibukan berbeda, media ini hanya bisa mengkonfirmasikan, terbannya jalan provinsi di Kota Sawahlunto ini, tepatnya di Sawah Rasau dan Waringin, persis depan rumah pak Dt. Bandaro Putih Kelurahan Lubang Panjang, ia pun tak sungkan sungkan menjawab via WA. Bahkan, Fhatol memberikan keterangan yang menyejukkan untuk penanganan bencana terbannya bahu jalan tersebut.

Kata Fhatol melalui WA, terbannya bahu jalan tersebut sudah diatasi Dinas PUPR Sumbar. Gerakan cepat dilakukan dengan membentang police line dilokasi bahu jalan yang terban. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan." Kita akan segera memperbaiknya, karena ini menyangkut lalu lintas dan keselamatan pengendara," kata Fhatol.

Lewat WA nya, Fhatol yang dikenal mudah bergaul dengan berbagai kalangan dan disegani rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR, juga mengatakan, jalan yang terban itu merupakan jalan provinsi dan menjadi tanggungjawabnya.

Setelah turun keloksi jalan yang terban, ada gorong gorong yang pecah, sehingga bahu jalan jadi terban.

"Sekarang, sudah mulai dikerjakan perbaikannya. Rencananya, akan dibuat platdukker, sebagai pengganti gorong gorong yang pecah tersebut," kata Fhatol seraya mengatakan, diminta pengendara hati hati melewati jalan tersebut, sampai pekerjaan selesai.

Fhatol jug berharap peran masyarakat dan pers untuk memberitahu atau mengontrol setiap persoalan atau bencana yang terjadi di jalan provinsi. Karena ruasnya panjang, tentu Dinas PUPR tak bisa mengontrol secara keseluruhannya."Makanya, dibutuhkan peran masyarakat mengawasi dan mengontrol jalan provinsi ini," kata Fhatol.

Ia juga menghimbau jajarannya Dinas PUPR Sumbar agar cepat mengatasi persoalan yang terjadi dilapangan. Jalan merupakan urat nadi perekonomian, jika ada permasalahan agar segera ditangani."Apalagi, saat lebaran nanti, pemudik melintasi jalan provinsi." Kita beri kenyaman bagi penudik melewat jalan provinsi," kata Fhatol mengakhiri

Dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan salah seorang caleg Gerindra Dapil III Padang (AT) saat pemungutan suara ulang (PSU) di Kelurahan Tarantang dan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan memasuki babak baru. 

Menindaklanjuti laporan masyarakat pada Jumat (9/5) lalu, atas dugaan praktik kotor tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang hari ini melakukan klarifikasi dengan melakukan pemanggilan saksi. 

Laporan dugaan money politic dibahas di Sentra Gakkumdu secara bertahap mulai dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. 

"Sejak kemarin kami dari telah lakukan pemanggilan saksi sebagai bentuk klarifikasi," ujar Ketua Bawaslu Kota Padang Dori Putra, Jumat 24 Mei 2019. 

Dijelaskannya, jika dari klarifikasi terpenuhi unsur materil dan formil maka akan dilanjutkan ke kepolisian, nantinya kepolisian juga akan memproses dan terakhir di kejaksaan. 

"Proses akan berjenjang sampai pada kejaksaan dan ada keputusan pengadilan inkrah. Namun sebaliknya jika tidak ditemukan unsur pelanggan pemilu maka Sentra Gakkumdu akan pleno mementahkan laporan," katanya. 

Untuk membuktikan adanya pelanggaran Bawaslu membutuhkan 2 saksi kunci dengan rentang waktu pemeriksaan 7 hari, namun jika ada keperluan data tambahan bisa ditambah 7 hari lagi. 

Dijelaskannya, jika terbukti dan sudah memiliki hukum tetap, terduga pelaku politik uang pelapor (AT) bisa dihapus kepesertaannya. 

"Jika terbukti melakukan pidana Pemilu dan sudah ada putusan tetap, kami akan surati KPU untuk untuk menghapus kepesertaan terlapor hari ini," tukasnya. 

Sementara tokoh masyarakat sekaligus sebagai pelapor Abu Talib mendesak Bawaslu Kota Padang bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut. Sebab masyarakat merasa dirugikan dari politik kotor tersebut. 

Dia mengaku sudah mengantongi bukti berupa foto dan video saksi kunci Marnis (43) sebagai pembagi uang dari AT, dan Zainab sebagai penerima. 

"Sudah kami serahkan ke Bawaslu," ujarnya. 

Namun, dalam proses, dia mencium gelagat permainan terlapor menghilangkan saksi kunci. Sebab hingga hari ini Marnis dan Zainab belum datang memberikan keterangan kepada Bawaslu. 

"Padahal sebelumnya Marnis sudah membuat surat pernyataan kepada kami masyarakat untuk memberikan kesaksian, dan Zainab juga bersedia dan ada videonya," katanya. 

Abu mengancam akan melaporkan saksi kunci ke pihak kepolisian jika tidak memenuhi panggilan Bawaslu. "Kami tidak sampai disini saja, jika bersangkutan tidak datang kami akan buat laporan polisi. Gelagatnya semacam ada intervensi dari terlapor terhadap Marnis dan Zainab," tukasnya.

Oleh: Wisdiyanti 

(Ibu Rumah Tangga)

Publik dibuat terkejut dengan rilisnya film bertajuk "Sexy Killer" menjelang Pilpres 2019. Film dokumenter besutan rumah produksi Watchdoc ini sudah ditonton jutaan pasang mata di youtube. Sederet fakta dibongkar dalam film ini, bagaimana tentang rakusnya para kapitalis khususnya terkait tambang batu bara yang ada di Indonesia.

Layar film Sexy Killers memperlihatkan ledakan di lokasi tambang. Tanah membubung tinggi lalu meninggalkan debu beterbangan. Kendaraan pengeruk dan truk-truk besar hilir mudik mengangkut hasil ledakan: batubara.

Dari Kalimantan, puluhan ribu ton batubara mengalir --terutama ke Jawa dan Bali, dua pulau paling rakus mengonsumsi energi. Mereka melewati jalur sungai, laut, sebelum tiba di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan sumber energi batubara. Sepanjang itulah, sumber energi bumi bernama batubara itu membawa bencana. Dari hulu hingga hilir. Film ini  mengemas dengan baik gambaran bagaimana sumber energi itu menjadi "pembunuh" bagi warga, terutama kelompok miskin dan perdesaan.

Sexy Killers juga menghadirkan sisi lain dari pembangunan infrastruktur yang begitu masif pada rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla. Di balik banyak pembangunan PLTU batubara, terdapat korban-korban dari kalangan petani, nelayan, dan kelompok rentan lain.

Menurut Greenpeace, Batubara sebagai bahan bakar telah digunakan  sejak berabad-abad yang lalu. Pada awalnya , batubara mengubah sejarah dunia modern dengan mendorong Revolusi Industri di Inggris, sejak itu batubara tak berhenti mengubah wajah dunia dengan berbagai jejak kerusakan yang ditinggalkannya.

Sepanjang siklus pemanfaatannya batubara  menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada bumi dan manusia di dalamnya. Siklus hidup batubara mulai dari bawah tanah hingga ke limbah beracun yang dihasilkannya, biasanya disebut sebagai rantai kepemilikan. Rantai kepemilikan ini memiliki tiga rantai utama—penambangan, pembakaran, sampai ke pembuangan limbahnya. Setiap bagian dari rantai ini, menimbulkan daya rusak yang harus ditanggung bumi dan manusia didalamnya.

Menurut data World Energy Council, Indonesia memiliki cadangan batubara terbukti sebesar 4,3 miliar ton atau 0,5% dari total cadangan batubara terbukti dunia. Sekitar 83% terdapat di Kalimantan, 13% di Sumatera, dan sisanya di pulau lainnya. Cadangan batubara Indonesia didominasi oleh jenis lignite (kandungan kalori rendah) sebesar 59% dan sub-bituminous (kandungan kalori sedang) sebesar 27%. Sementara jenis bituminous mencapai 14% dan anthracite 0,5%. Sedangkan potensi sumber daya batubara yang berlokasi di Jawa sebesar 14 juta ton, Sumatera 53,824 miliar ton, Kalimantan 36,225 miliar ton, Sulawesi 233 juta ton, Maluku 213 juta ton, dan Papua 153 juta ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan cadangan batu bara yang ada di Indonesia hanya 2% dari total cadangan yang ada di dunia. Padahal komoditas tersebut dibutuhkan untuk bahan bakar proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Indonesia, negeri kita tercinta memiliki kekayaan mineral yang terbilang besar dibanding negara-negara lain di dunia. Emas, misalnya, kontribusi Indonesia sekitar 39 persen cadangan dunia, nomor dua di bawah China. "Orang akan lihat Indonesia segitu besar potensinya. Di mana negara kita cukup cantik di mata investor, companies," ujar praktisi eksplorasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Adi Maryonodi Jakarta, Selasa (15/5/2018), dalam acara Sejarah Dan Manfaat Investasi Asing Di Sektor Pertambangan.

Tak hanya emas, lanjut Adi, mineral lain seperti perak, tembaga, nikel, dan batu bara pun melimpah di Indonesia. Volume hasil tambang itu pun dia sebut selalu masuk 10 besar dunia."Bisa dibilang ini kenapa Indonesia selalu terlihat kayak putri cantik yang siap dinikahi. Karena begitu kaya kita," kata Adi.

Namun kekayaan alam Indonesia yang begitu cantik ini justru menjadi buah simalakama, karena  Indonesia semakin amburadul. Sumber daya alam dikuasai asing yang berdampak terpuruknya perekonomian sampai rusaknya lingkungan hidup, masyarakat menjadi korban dll. Akibat dikuasai asing pula, Indonesia mengalami penurunan dalam cadangan batubara, jika  sudah seperti ini kembali masyarakatlah yang menjadi korban, dengan harus terpaksa hidup dengan menggunakan energi yang harganya mahal, dibebani pajak, dicabut subsidi, dsb..

Yang lebih memprihatinkan yaitu bagaimana kita dapati pengerukan yang terjadi luar biasa sesukanya, tanpa memperhatikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Setelah dikeruk senantiasa dibiarkan begitu saja, maka yang ditinggalkan yakni kerusakan alam, pencemaran lingkungan, bencana demi bencana bagi masyarakat setempat.

Menurut data yang ada, antara tahun 2011-2018 tercatat setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam dilubang bekas tambang tersebut. Dan menurut data secara nasional antara tahun 2014-2018 tercatat didapati korban sebanyak 115 jiwa. Ya, mereka mengeruk dengan sesukanya semua didasarkan pada hawa nafsu dan kecintaannya pada dunia, tanpa mengingat lagi bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, sejatinya mereka terikat pada aturan-aturan dari sang pencipta.

Dengan demikian jelas sudah ideologi kapitalisme adalah ideologi yang tidak peduli dengan hajat hidup orang banyak. Potret masyarakat harus menerima dampak dari eksploitasi hingga kondisi pra sejahtera akan terus terjadi selama masih berada dalam lingkaran ideologi rusak dan merusak ini.

Lain halnya dengan ideologi Islam. Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam termasuk tambang. Tujuannya untuk kemaslahatan umat. Dalam islam diatur tentang kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Termasuk Industri listrik, termasuk pembangkitnya, yang merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup publik, di dalam sistem Islam haram dimiliki swasta.

Listrik merupakan kepemilikan umum dan yang mengelola adalah negara dan haram hukumnya diprivatisasi, karena semua jenis SDA yang termasuk kepemilikan umum adalah milik rakyat dan akan di salurkan ke rakyat secara gratis. Adapun adanya biaya yang dikeluarkan oleh rakyat itu hanya biaya operasional saja, sehingga rakyat akan bisa menikmati SDA dengan cuma-cuma bahkan gratis tanpa harus mengeluarkan biaya yang melambung tinggi seperti saat ini. Kondisi seperti itu akan didapatkan ketika Islam diterapkan diseluruh aspek kehidupan.

Dengan memahami ketentuan syariat Islam atas status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni: (1) didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara; (2) diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan negara. Sehingga negeri ini akan terbebas dari seluruh upaya penjajahan asing nama ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah ruah. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumber daya itu. Namun demikian, strategi apa pun tidak akan dapat berjalan jika tetap berada dalam kontrol undang-undang dan peraturan yang bersumber dari sistem kapitalisme-sekular seperti sekarang ini. Sudah saatnya, pengelolaan sumber daya alam diatur dengan undang-undang dan peraturan yang bersumber dari syariat Allah, Zat Yang Mahatahu atas segala sesuatu, yang pasti jauh lebih mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Karena itu, marilah kita renungkan kembali ayat berikut:

Apakah (sistem) hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. (Sistem) hukum siapakah yang lebih baik dari pada (sistem) hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).