Latest Post

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melepas personil Dishub di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar dalam rangka mempertegas menindak lanjuti pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dan disambut langsung oleh kadishub Sumbar Heri Nofriadi.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan antara lain:
1. Gubernur Sumatera Barat meminta personil Dishub dan dibantu oleh TNI, Polri betul-betul tegas dalam pelaksanaan tugas tanpa ada pertimbangan dan bagi pejabat yang berkerja harus ada surat tugasnya.
2. Selanjutnya Gubernur mengatakan bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan disuruh putar balik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020 melarang angkutan darat untuk keluar dan masuk daerah yang menerapkan PSBB seperti Sumbar.
3. Terkait dengan itu Gubernur juga menyampaikan sarana transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.
4. Namun ada pengecualian berlaku untuk kenderaan pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans mobil jenazah dan mobil barang tidak membawa penumpang.
5. Lebih lanjut, juga dikecualikan kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan, seperti meninggal dunia, sakit keras atau harus berobat ke daerah lain diizinkan keluar/masuk dari Sumatera Barat, dikecualikan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, namun untuk mereka tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa memenuhi syarat, tetap tidak bisa bepergian keluar atau masuk Sumbar.
6. Gubenur juga berpesan kepada seluruh Personil Dinas Perhubungan, agar tegas menerapkan Permenhub 25 tahun 2020, namun tetap dalam kesantunan dan etika sebagai aparat.
7. Sementara itu terkait dengan tugas dibandingkan dengan 31 Maret hanya mencatat dan mengecek, yang sekarang melarang orang berpergian, pemudik dilarang pulang kampung, ada yang tetap pulang disuruh putar balik. Dan tugas yang kita ikuti harus sesuai dengan kepala Gugus Tugas Nasional, terkait dengan SE No 4 kriteria syarat pengecualian yang diperbolehkan dalam Permenhub 25 tahun 2020.

Pessel - Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan monitoring penyaluran jaringan pengaman sosial bantuan langsung tunai (BLT) pemprov Sumbar di Kabupaten Pesisir Selatan.
"Kita melakukan monitoring bersama tentang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak penanganan covid 19. Alhamdulillah semua berjalan baik, dan tidak ada PT Pos dan Giro yang membagikan di kantor Pos, karena perjanjian kita diantar kerumah dan di beri stiker rumah warga yang menerimanya", ujar Wagub Sumbar Nasrul Abit disela-sela monitoring pemprov Sumbar pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari Provinsi Sumbar, Rabu (13/5/2020).
Hadirin juga dalam rombongan tersebut, Sekdaprov Sumbar, Asisten Bidang Pemerintahan, Kadis Kadis Perdagangan, Kabiro Kerjasama Pembangunan dan Rantau, Kabiro Pemerintahan, Kadis Kelautan dan Perikanan dan pimpinan cabang PT Pos dan Giro Pessel.
Lokasi yang dikunjungan rombongan pemprov tersebut, Kantor Pos Tarusan Pessel dan Rumah Warga yang menerima bantuan.
Nasrul Abit juga katakan, bantuan pemprov Sumbar yang dilakukan PT Pos dan Giro telah berjalan baik dan mudah-mudahan tidak ada yang tumpang tindih karena kita memasang stiker dirumah warga yang telah menerima.
" Jika semua data itu beriringan jelas dan terukur, tentunya tidak ada pemberian bantuan ini tumpang tindih. Karena datanya sudah terbagi baik yang menerima melalui program PKH, Sembako, BLT Kemensos RI, Bantuan sosial Dana Desa, Bantuan Sosial Kabupaten dan bantuan prakerja nantinya", ujarnya.
Nasrul Abit katakan, hampir 70 persen masyarakat Sumatera Barat akan mendapat bantuan bagi terdampak penanganan covid 19 ini.
" Karena itu tolong dipastikan nama KK nya dimana terdaftarnya. Jika tidak dapat di JPS provinsi Sumbar, mungkin dapat di PKH, atau di BLT Kemensos, Sembako Pemerintah Pusat, atau di Dana Desa jika tidak tentunya di dana bansos Kabupaten. Yang jelas dikonfirmasi kepada RT/RW, Kepala Jorong, Kepala Desa, Walinagari, Lurah ", terangnya.



Limapuluh Kota, ArchiPelagoPost - The potential of the Nagari Taeh Bukik tourism village located in Payakumbuh District, Limapuluh Kota Regency, West Sumatra Province is very promising. The area with 26.91 square kilometers out of 27.05 square kilometers in the area of Payakumbuh District has a hilly contour which gives a horizontal view to any direction.


Interesting scenery can be obtained when in the foothills of Mount Bungsu when the weather is sunny. Along the trail of the youngest mountain, you can get a view of the expanse of forest and fields and its terrain. From a distance at night there will be twinkling lights in the city of Payakumbuh.



Nagari Taeh Bukik is located about 7 kilometers from the capital of the sub-district and 18 kilometers from the capital of the Sarilamak district. There are 4 jorong available here namely Pogang, Talago, Bukik Tapuang and Pabatungan.




Here the Paragliding National Championship was held on June 9-14, 2015. This championship was attended by national sports athletes who performed their talents at this prestigious event. Even though the championship is over, the interest of visitors remains high and is a favorite place to watch paragliders who are practicing.




Not only that, it turns out that the Grasstrack & Motocross Championship event was held here. Since the 2000s there have only been new circuits created, but non-permanent. Iven finished, the track was not used anymore, returned to its original condition as a community farmland.



Finally, Sestiadi Bay's Tanjuro Circuit appeared with a length of 1200 meters with 14 turns. Equipped with 2 table top, speed jump and national standard. Built on an area of 5 hectares, then only finishing to hold the grasstrack & motocross championship again.




Besides Nagari Taeh Bukik is famous for its traditional food called Pinyaram which comes from rice flour and palm sugar. Pinyaram from here is famous everywhere and many fans of traditional foods are chasing it to the place of the maker. One of them is Jemari Hasmi (65), a citizen of Jorong Pabatungan who is famous for his homemade pinyaram.



Rinaldi, one of the geo-tourism businesses in Luak Limopuluah said that the tourism potential in Nagari Taeh Bukik is very promising for the management of tourism businesses. With the synergy with Nagari and all components of the community, the tourism sector can be further developed in the future.



"With a beautiful view and friendliness of the population, visitors will flock to arrive who will later increase income and improve the economy of local people", said Rinaldi. (RSTP)



Payakumbuh, Archipelagopost - Being the front guard, Covid-19 Emergency Response Post officers in Payakumbuh City Center consisting of the National Police,  National Army, Health Officers,  Regional Disaster Management Agency,  Civil Service Police Unit and volunteer of Disaster Alert Groups again received moral assistance from the Payakumbuh community.

The officers are  working 24 hours to protect the Payakumbuh residents from Corona Virus infection which is threatening every time, of course they must always be alert and in prime condition.

That night, Wednesday (1/4) there was a citizen named Suci Suci who came with her family to the Covid-19 Command Post with plastic gifts filled with snacks and coffee for the officers. The arrival of the residents was warmly welcomed by the officers there.

"We want to also help the government fight Covid-19 as possible, this is all we can do, we also follow the government's call to not have much activity outside," Suci said.

Suci said that as a citizen there would be a sense of concern at seeing how the struggle of officers who come in daily contact with people from outside the area came to the post to report her arrival, of course the risk of contracting Covid-19 could have occurred.

"We citizens, really hope that this epidemic ends as soon as possible, we pray that the ladies and gentlemen of the officers will be given protection by God," Suci said while talking to the officers.

Payakumbuh City Police Chief, Police Grand Commissioner Adjutant  Dony Setiawan appreciated the moral assistance from the residents, Police Chief Dony said that any assistance from any citizen was received with open arms, because to fight against Covid-19 this needed together and a sense of cooperation.

"Thanks to the community for their support, this has become an additional energy for our officers in the field," said the police chief Dony Setiawan. (De Sitepoe)

Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga

Ide khilafah seolah menjadi isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Ide ini senantiasa digoreng dan dijadikan kambing hitam untuk menghadang  dakwah penerapan Islam Kaffah. 

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ide khilafah dijadikan sebagai alasan utama dibubarkannya kelompok dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Khilafah dianggap ide yang bisa mengancam kedaulatan negeri. Sehingga kelompok pengusungnya wajib dibubarkan. Kebencian akan ide khilafah pun tidak hanya berhenti dengan pembubaran, upaya lain juga dilakukan seperti kebijakan menghapus materi khilafah dari pelajaran, atau mengawasi isi materi di mesjid-mesjid. Semua dilakukan konon demi melindungi rakyat agar tidak terpapar ide radikalisme dan bersikap waspada akan penyebaran ide tersebut.

Sikap anti khilafah juga nampak jelas ketika beberapa waktu lalu Menko Polhukam, Mahfud MD menerima kunjungan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya. Pertemuan tersebut membahas tentang ancaman paham khilafah dan diskriminasi terhadap umat Islam atau Islamofobia. (Detik.com)

Rombongan LPOI tiba di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020) sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung secara tertutup.  Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa isu, salah satunya adalah paham khilafah. Mahfud menegaskan bahwa sistem khilafah adalah sistem yang akan merusak bangsa. Ia menyatakan bahwa ormas Islam yang ada saat ini sudah gerah dengan isu sistem lain yaitu khilafah. Karena menurutnya sistem khilafah yang ditawarkan adalah merusak dan menurutnya bangsa ini sudah sah berdiri sesuai dengan Islam.

Namun menariknya, pada pertemuan itu juga dibahas isu islamofobia. Mahfud kembali menegaskan bahwa diskriminasi terhadap umat Islam itu tidak ada di Indonesia. "..hilangkan isu fobia, tuduhan bahwa pemerintah itu fobi terhadap Islam itu sebenarnya tidak ada. Ormas Islam yang besar ini yang mewakili 200 juta umat muslim di Indonesia itu melihat bahwa Islamofobia itu tidak ada" Ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menyatakan "Karena Islamofobia itu artinya jika dari sudut politik pemerintahan, pemerintah benci dan takut kepada umat Islam. Sementara dari kaum muslimin sendiri, kaum muslimin malu dan takut mengaku Islam. Nah itu di Indonesia tidak ada," ujarnya. Mahfud mengatakan Islam tumbuh subur di Indonesia. Sehingga ia meminta masyarakat tidak terpancing akan isu tersebut.

Senada dengan hal  itu, Sekretaris Umum LPOI, Lutfi A Tamimi mengatakan, pemerintah tidak pernah membenci kaum muslim. Dia berharap masyarakat tidak terpancing dengan adu domba yang akan memecahkan persatuan itu. "Kan kita tahu bahwa pemerintah tidak pernah membenci muslim itu ndak ada. Ada dulu PKI segala macam, tapi bukan pemerintah. Nah sekarang diadu domba antara pemerintah dan ormas Islam, no! Tidak ada khalifah di negeri ini loh, adanya NKRI, adanya presiden. Sampai kiamat insya Allah," ujarnya.. 

Sebagai sebuah isu politik di level nasional dan internasional,  isu khilafah  tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Dari waktu ke waktu persoalan khilafah akan terus menjadi topik perbincangan publik dunia yang menarik untuk diperbincangkan, baik dari sisi pihak yang pro maupun yang kontra. Hal ini adalah wajar dan merupakan konsekuensi dari sebuah konsep pemikiran politik yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di dunia.

Mereka yang kontra akan terus berupaya mencegah ide khilafah itu berkembang luas. Mereka khawatir, jika  ide khilafah bergulir luas, akan mempercepat terwujudnya cita-cita dan arah perjuangan umat Islam sedunia. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadang Khilafah dengan  berbagai cara. Cara yang ditempuh bisa bersifat soft-approach maupun yang hard-approach. Istilah soft-approach umumnya lebih ke arah bagaimana caranya mendiskreditkan ide khilafah.  Hal paling gencar yang biasa  dilakukan adalah menjadikan ide khilafah sebagai hal utopis yang bersifat khayalan atau  berbagai istilah lainnya yang satu makna  dengan itu. Intinya golongan yang kontra berupaya memperlemah pemikiran umat Islam dengan menjadikan ide khilafah itu sebagai sebuah mitos yang akan menguras energi secara sia-sia. Mereka berupaya menanamkan pemahaman bahwa gagasan menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu negara kekhilafahan itu merupakan hal yang mustahil. 

Sementara itu, cara yang bersifat hard-approach merujuk pada penggunaan kekuatan negara untuk memberangus ide khilafah, seperti pelarangan, pencabutan badan hukum dan sejenisnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu silam pada saat terjadinya pencabutan badan hukum sebuah kelompok dakwah  yang dianggap bertentangan dengan ideologi yang berlaku di negara ini.

Khilafah adalah ajaran Islam yang agung dan urgen keberadaannya. Khilafah merupakan solusi atas krisis multidimensi yang ditimbulkan sistem sekuler-liberal. Hanya saja, saat ini terdapat upaya yang sangat massif untuk mendiskreditkan khilafah, menjadikannya bak monster dan musuh bersama yang patut diwaspadai. Upaya penegakan khilafah dikait-kaitkan dengan radikalisme dan terorisme, agar umat  takut dan menolak ide ini. 

Apa itu khilafah? Menurut Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, Nizham al Hukmi fi Al-Islam,  khilafah  adalah “Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia”. Khilafah adalah Imamah, keduanya bermakna sama. Imam al-Mawardi tidak membedakan antara istilah khalifah dengan imam, Beliau berkata:

"Imam  juga dinamai khalifah karena menggantikan Rasulullah saw dalam umatnya. Boleh juga disebut khalîfah RasuliL-lâh. Namun secara umum disebut khalifah saja" (al-Imam al-Mawardi, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, 39). 

Pada khilafah terdapat tiga esensi, yaitu ukhuwah, syari’ah, dan dakwah. Ukhuwah, karena khilafah akan menyatukan kaum Muslimin di seluruh dunia, yang selama ini terpenjara dalam sekat imajiner nasionalisme. Syariah, karena khilafah akan menjalankan aturan Islam dalam seluruh bidang kehidupan, yang akan membawa rahmat bagi semesta alam. Sedangkan dakwah, karena Khilafah yang memposisikan dirinya sebagai darul Islam (Negara Islam) akan menjalin hubungan internasional hanya berdasarkan tuntunan Syariah dan kepentingan kaum Muslimin, yaitu berupa dakwah dan jihad. Inilah yang ditakuti oleh kafir penjajah yang selama ini sangat gigih membuat kaum muslim tercerai-berai.

Khilafah adalah kewajiban bagi kaum Muslimin. Mengabaikan perjuangannya merupakan sebuah kelalaian. Menghalangi penegakannya adalah kefasikan yang nyata. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menjadikannya sebagai ancaman karena hukum menegakkan Khilafah adalah perintah dari Allah SWT.

Khilafah adalah perkara penting dalam Islam,  para Imam Madzhab sepakat atas kewajiban untuk menegakkannya. Jika benar khilafah mengancam negara, memecah belah bangsa, bagaimana mungkin sistem ini mampu mempersatukan ⅔ dunia tanpa tersekat nasionalisme? 

Sebesar apapun upaya yg dilakukan kaum kapitalis sekuler untuk mencegah tegaknya khilafah tidak lebih sekedar kesia-siaan belaka. Upaya mereka tak ubahnya bagai mencegah matahari terbit, mustahil bisa dilakukan.  Karena nyatanya  khilafah bukanlah sekedar ambisi penegakan sebuah sistem pemerintahan, tapi lebih dari itu keberadaan khilafah adalah bisyarah (kabar gembira) dan wa'dullah (janji) Allah Swt yang pasti akan terwujud. Seperti yang diungkap dalam hadis: 

“Kemudian akan ada lagi Khilafah yang menempuh jejak Kenabian”. (HR Ahmad).

Allah  Swt juga  berfirman dalam Al Qur'an yang artinya:

"Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun, tetapi, barang siapa tetap kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." ( TQS.  an-Nuur: 55)

Sebagai sebuah sistem politik-pemerintahan Islam, Khilafah akan menjadi kepemimpinan umum bagi Muslim untuk menerapkan syariah secara menyeluruh dan menjaga kemurnian akidah Islam. Hukum Allah akan diterapkan dengan menyeluruh sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan umat manusia. Sudah seharusnya umat Islam bersatu dan bergandengan tangan, menyamakan visi demi tertunaikannya kewajiban ini. Agar kemuliaan Islam kembali teraih sehingga mampu mengangkat umat ini dari keterpurukan.

Wallahu a'lam bi as-shawwab


Limapuluh Kota, ArchipelagoPost - Musim libur akhir tahun adalah momen yang membahagiakan bagi pedagang kecil di objek wisata Lembah Harau, pasalnya jika dihari biasa omset mereka berkisar 200 hingga 500ribu rupiah perhari, sedangkan saat musim libur omset mereka mencapai angka diatas 1juta rupiah.

Hal tersebut tentu sangat menguntungkan pedagang, menurut Pak Man seorang pedagang souvenir di Lembah Harau, "Alhamdulillah saat musim liburan ini kami bisa mendapatkan omset lebih dari hari biasa, sekitar 1juta," katanya saat ditanya wartawan, Senin (01/01).

Kendati demikian, beberapa pengunjung mengeluhkan pelayanan yang masih minim, sampah yang berserakkan di sepanjang objek wisata harau, "belum lagi ulah tukang karcis saat masuk yang  berpakaian kurang sopan," kata Albert.

Albert merupakan perantau yang berdomisili di Jakarta, dirinya mengaku risih dengan sampah dan tukang karcis kepada wartawan, ia mengatakan "Lembah Harau sangat mempesona, namun minim pengelolaan." Ia juga menyebutkan risih dengan baliho - baliho tokoh yang begitu banyak di dekat spot - spot berfoto Lembah Harau.

"Seharusnya Pemda melalui dinas terkait bisa mengeluarkan aturan terhadap itu, sehingga objek wisata yang indah bisa kita jaga dan turis - turis lokal maupun manca negara jadi tertarik dan betah," katanya.

Terkait tukang karcis yang merisihkan Wakil Bupati Ferizal Ridwan memberikan tanggapan, "kita telah mengupayakan agar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) disana diberikan pelatihan - pelatihan melayani pengunjung, tetapi regulasi dari dinas terkait belum serius. 

Ferizal Ridwan juga menambahkan, "kapan perlu Pokdarwis yang bertugas disana juga diberikan seragam agar terlihat sopan, berikan mereka sistem yang baik untuk memungut karcis, kami himbau dinas terkait (Dinas Pariwisata - red) untuk menindak lanjutinya," katanya. (frp/rel)

Mitra

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.