Health One

BUKITTINGGI -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertemu dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rangka membahas Batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Khususnya Kota Bukittinggi dalam menangani Covid-19 secara merata. di Kantor Walikota Bukittinggi, Rabu (27/05/2020).

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengungkapkan Kepala Daerah yang pertama meminta keluar dari PSBB adalah Walikota Bukittinggi, karena dalam pertimbangan Covid-19 ini, sudah mulai melandai, kasus-kasus baru tidak ada lagi dan bisa diatasi secara kesehatan terhadap penanggulangan dan epidemiologi. Namun demikian tentu harus ada kajian yang jelas.

"Kita melihat pintu masuk ke Bukittinggi dijaga ketat oleh petugas, akan lebih aman lagi kalau ada bantuan dari TNI, Polri tentu Provinsi juga ikut mengamankan pandemi ini," kata Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, terkait usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB yang akan menerapkan "New Normal" pada daerahnya, disambut baik oleh Wagub Sumbar. Karena menuju new normal harus tercapai syarat yang sudah ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO). Misalnya transmisi atau penularan virus corona bisa dikendalikan, baik transmisi lokal atau penularan dari luar.

"Jika ingin menetapkan new normal Pemko Bukittinggi harus siap melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan," ucapnya.

Menurutnya, pemko Bukittinggi tetap memberlakukan protokol kesehatan, untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di daerahnya. Kalau dibiarkan terus perekonomian akan hancur, mengakibatkan permasalahan sosial akan timbul. Namun demikian harus ada kajian, supaya perekonomian tetap jalan, pasar akan dibuka mulai bulan Juni, objek wisata dibuka, sekolah-sekolah juga akan dilakukan belajar dan mengajar.

"Namun kita harus tetap lakukan protokol kesehatan Covid-19. Melakukan swab kepada guru, murid termasuk proses belajarnya dibatasi paling lama 3 jam tidak ada keluar main, murid tidak boleh bersalaman dengan guru dan kapasitas siswa dalam kelas dibatasi," harapnya.

Sementara untuk Sekolah mulai dari Paud, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2 itu dirumahkan karena seusia itu masih banyak bermain, hal ini menghindari kontak dari temanya.

Kalau ini sudah ada kajian-kajian tentu provinsi akan mempertimbangkan, semuanya memang tergantung kepada kabupaten dan Kota masing masing.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, Covid-19 ini bisa dikendalikan. Menurutnya Bukittinggi dinilai sudah memenuhi syarat untuk langsung menjalankan fase hidup baru atau new normal. Karena Bukittinggi dalam beberapa hari ini kasus Covid-19 sudah mulai berkurang dan bisa diatasi secara kesehatan.

"Banyak alasan Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi masyarakat, kita jangan hanyut dalam masalah Covid-19 saja," ujarnya

Selanjutnya Pemko Bukittinggi akan memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tidak jauh dari protokol Covid, dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, walaupun kita keluar dari PSBB standard Covid tetap dilaksanakan pada tempat-tempat seperti sekolah, pasar dan tempat pariwisata, .

"Dan Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh pastikan keluar rumah sehat dan sampai di rumah sehat, tidak ada masalah apapun yg kita lakukan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan" ungkap Ramlan.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melepas personil Dishub di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar dalam rangka mempertegas menindak lanjuti pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dan disambut langsung oleh kadishub Sumbar Heri Nofriadi.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan antara lain:

1. Gubernur Sumatera Barat meminta personil Dishub dan dibantu oleh TNI, Polri betul-betul tegas dalam pelaksanaan tugas tanpa ada pertimbangan dan bagi pejabat yang berkerja harus ada surat tugasnya.

2. Selanjutnya Gubernur mengatakan bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan disuruh putar balik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020 melarang angkutan darat untuk keluar dan masuk daerah yang menerapkan PSBB seperti Sumbar.

3. Terkait dengan itu Gubernur juga menyampaikan sarana transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

4. Namun ada pengecualian berlaku untuk kenderaan pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans mobil jenazah dan mobil barang tidak membawa penumpang.

5. Lebih lanjut, juga dikecualikan kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan, seperti meninggal dunia, sakit keras atau harus berobat ke daerah lain diizinkan keluar/masuk dari Sumatera Barat, dikecualikan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, namun untuk mereka tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa memenuhi syarat, tetap tidak bisa bepergian keluar atau masuk Sumbar.

6. Gubenur juga berpesan kepada seluruh Personil Dinas Perhubungan, agar tegas menerapkan Permenhub 25 tahun 2020, namun tetap dalam kesantunan dan etika sebagai aparat.

7. Sementara itu terkait dengan tugas dibandingkan dengan 31 Maret hanya mencatat dan mengecek, yang sekarang melarang orang berpergian, pemudik dilarang pulang kampung, ada yang tetap pulang disuruh putar balik. Dan tugas yang kita ikuti harus sesuai dengan kepala Gugus Tugas Nasional, terkait dengan SE No 4 kriteria syarat pengecualian yang diperbolehkan dalam Permenhub 25 tahun 2020.

Pessel - Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan monitoring penyaluran jaringan pengaman sosial bantuan langsung tunai (BLT) pemprov Sumbar di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kita melakukan monitoring bersama tentang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak penanganan covid 19. Alhamdulillah semua berjalan baik, dan tidak ada PT Pos dan Giro yang membagikan di kantor Pos, karena perjanjian kita diantar kerumah dan di beri stiker rumah warga yang menerimanya", ujar Wagub Sumbar Nasrul Abit disela-sela monitoring pemprov Sumbar pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari Provinsi Sumbar, Rabu (13/5/2020).

Hadirin juga dalam rombongan tersebut, Sekdaprov Sumbar, Asisten Bidang Pemerintahan, Kadis Kadis Perdagangan, Kabiro Kerjasama Pembangunan dan Rantau, Kabiro Pemerintahan, Kadis Kelautan dan Perikanan dan pimpinan cabang PT Pos dan Giro Pessel.

Lokasi yang dikunjungan rombongan pemprov tersebut, Kantor Pos Tarusan Pessel dan Rumah Warga yang menerima bantuan.

Nasrul Abit juga katakan, bantuan pemprov Sumbar yang dilakukan PT Pos dan Giro telah berjalan baik dan mudah-mudahan tidak ada yang tumpang tindih karena kita memasang stiker dirumah warga yang telah menerima.

" Jika semua data itu beriringan jelas dan terukur, tentunya tidak ada pemberian bantuan ini tumpang tindih. Karena datanya sudah terbagi baik yang menerima melalui program PKH, Sembako, BLT Kemensos RI, Bantuan sosial Dana Desa, Bantuan Sosial Kabupaten dan bantuan prakerja nantinya", ujarnya.

Nasrul Abit katakan, hampir 70 persen masyarakat Sumatera Barat akan mendapat bantuan bagi terdampak penanganan covid 19 ini.

" Karena itu tolong dipastikan nama KK nya dimana terdaftarnya. Jika tidak dapat di JPS provinsi Sumbar, mungkin dapat di PKH, atau di BLT Kemensos, Sembako Pemerintah Pusat, atau di Dana Desa jika tidak tentunya di dana bansos Kabupaten. Yang jelas dikonfirmasi kepada RT/RW, Kepala Jorong, Kepala Desa, Walinagari, Lurah ", terangnya.