Health One

Payakumbuh, ArchipelagoPost - Pemerintah Kota Payakumbuh terus berkomitmen menjaga kebersihan dan keindahan kota. Setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah,  baru-baru ini Walikota Payakumbuh menerbitkan Edaran Walikota Nomor : 660.931/WK-PYK/2018 tentang Penegakan Perda tersebut.

Upaya simultan memang perlu dilakukan jajaran Pemko Payakumbuh untuk menindaklanjuti edaran dimaksud, mengingat reputasi Payakumbuh sebagai Kota Adipura dan Kota Sehat. Setidaknya sudah dua minggu ini, satuan tugas (Satgas) Persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) dibantu personil Satpol PP bekerja keras melakukan razia penertiban pembuangan sampah sesuai amanat Perda. 

"Edaran ini sengaja kami keluarkan untuk menguatkan kembali kesadaran warga agar tertib dan disiplin membuang sampah. Sebab pasca lebaran kami lihat kedisiplinan itu menurun. Saya sudah turunkan Satgas untuk memantau itu," ujar Walikota Payakumbuh saat dihubungi, Rabu (11/7).

Dikatakan Walikota, pada tahap awal,  pihaknya lebih menitikberatkan kepada sosialisasi Perda serta edaran yang sudah ditandatanganinya.

"Selama satu bulan, Satgas Persampahan akan fokus pada sosialisasi dulu, pihak yang melanggar diberi edukasi dan dikasih peringatan. Setelah satu bulan, kita komit tegakkan sanksi sesuai Perda," ujar Wako Riza.

Sementara kepala Dinas LH melalui Kepala Bidang Pengawasan, Hepi mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang ada dengan menempatkan personil Satgas Persampahan.

"Saat ini kita fokus di tiga TPSS besar untuk melakukan penertiban sekaligus sosialisasi. Target kita dalam sebulan ada 12 TPSS skala besar dan menengah menjadi tempat sosialisasi," terang Hepi.

Dikatakan, untuk lebih mengoptimalkan dampak sosialisasi,  pihaknya juga akan turun ke kecamatan dan kelurahan-kelurahan untuk melakukan hal serupa.

"Kita sudah perbanyak edaran walikota, rencananya dalam waktu dekat kita akan menghadiri rapat koordinasi di setiap kecamatan untuk sosialisasi sekaligus membagikan edaran walikota ke setiap kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh," kata Hepi.

Menurut Hepi, selama dua minggu ini, bentuk pelanggaran yang banyak ditemui Satgas dilapangan adalah membuang sampah diluar jam yang sudah ditentukan.

"Pelanggaran paling banyak adalah membuang sampah diluar jam. Kepada mereka yang melanggar kita sosialisasikan langsung aturan Perda dan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan kembali," tambah Hepi.

Untuk diketahui, poin pertama dalam edaran walikota tersebut memuat info tentang jam membuang sampah ke TPSS/ Bank Sampah, yaitu antara pukul 18.00 - 06.00 WIB.

"Rata-rata ada 5-10 kasus  pelanggaran membuang sampah diluar jam perhari pada setiap TPSS yang ditemukan oleh Satgas selama dua minggu ini. Cuma dari hari ke hari jumlahnya mengalami penurunan,  semoga terus begitu hingga masa sosialisasi rampung," pungkas Hepi (Rahmat Sitepu)

Payakumbuh, ArchipelagoPost - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) biasanya dimeriahkan dengan berbagai kegiatan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan bahkan tingkat RT/RW. Sebut saja panjat pinang, aneka lomba murah meriah serta malam hiburan berupa orgen tunggal dan sejenisnya.

Banyak fenomena dadakan muncul mengiringi kemeriahan acara tersebut, salah satunya aktivitas generasi muda meminta sumbangan di jalanan yang melintasi daerah mereka. Kondisi tersebut tentu menimbulkan kerawanan keselamatan bagi mereka.

Menyikapi hal tersebut, Kapolres Payakumbuh melalui Kabag Ops. Kompol Basrial menghimbau agar aktivitas meminta sumbangan di jalanan tersebut tidak dilakukan. Menurutnya, aktivitas tersebut bisa membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

"Kami himbau, aktivitas meminta sumbangan di jalan dihilangkan, karena membahayakan. Jika terjadi kecelakaan, maka menurut aturan si pengendara tidak bisa disalahkan karena itu jalan raya, bukan tempat meminta sumbangan," terang Kompol Basrial saat rapat persiapan peringatan HUT RI di Balaikota Payakumbuh, Selasa, (10/7).

Basrial lalu mengingatkan adanya peristiwa kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa akibat aktivitas meminta sumbangan di jalan raya. "Beberapa waktu lalu, saat bulan puasa, di daerah Suliki, terjadi kecelakaan terhadap masyarakat yang meminta sumbangan di jalan raya, dua orang meninggal. Kan kasihan kita. Kondisi tersebut jangan sampai terulang lagi," ujarnya.

Ditambahkan, metode mengumpulkan sumbangan dijalanan tidaklah efektif. Dari pengalamannya, menghimpun sumbangan melalui kunjungan dari rumah ke rumah jauh lebih efektif dari pada dijalanan.

"Menurut saya metodenya diganti saja dengan door to door (pintu rumah ke rumah-red). Saya pernah bandingkan, metode door to door lebih mampu menghimpun dana ketimbang memungut dijalan raya, bahkan jumlahnya jauh lebih besar," tambah Basrial.

Meski demikian, Basrial mengaku pihaknya tidak bisa memberlakukan aturan yang melarang secara tegas aktivitas meminta sumbangan dijalanan tersebut. "Kita tidak bisa melarang, cuma sifatnya menghimbau agar dampak buruk seperti kecelakaan bisa dihindari," pungkas Basrial.

Menyambut himbauan tersebut,  Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Devitra mengusulkan untuk dikeluarkan edaran Walikota Payakumbuh terkait larangan meminta sumbangan di jalan raya.

"Saya kira, apa yang disampaikan Pak Kabag Ops. tadi bisa kita sikapi dengan mengeluarkan edaran walikota yang melarang aktivitas memungut sumbangan di jalanan, demi kebaikan bersama," usul Devitra. (Rahmat Sitepu)

Payakumbuh, ArchipelagoPost - Meski masih lebih sebulan lagi, momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-73 tahun 2018 dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Buktinya, Selasa (10/7), jajaran Pejabat Pemko Payakumbuh menggelar rapat persiapan peringatan HUT RI tersebut.

Rapat digelar di Ruang Pertemuan Lt.2 Balaikota Baru, Eks. Lapangan Poliko dan dipimpin Asisten I, Yoherman. Hadir memberi arahan, Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz bersama Dandim 03/06 Lima Puluh Kota diwakili Pasi Ops. Kapten Mardani dan Wadanramil 01, Kapten Jhoni Fonta serta Kapolres Payakumbuh diwakili Kabag Ops. Kompol Basrial. Turut hadir,  Asisten III, Iqbal Bermawi serta sejumlah kepala dan perwakilan OPD dilingkungan Pemko Payakumbuh.

Dalam arahannya, Wakil Walikota Payakumbuh mengingatkan bahwa momen peringatan HUT RI merupakan momentum yang sakral dan menjadi Marwah bangsa yang perlu disambut dengan penuh hikmat.

"Perjuangan memerdekakan bangsa dari belenggu penjajah tidak diraih secara mudah, banyak pengorbanan yang telah diberikan para pahlawan dan pendahulu kita. Mari kita tanamkan kesadaran itu pada diri kita dan generasi muda kita, agar serius mengisi kemerdekaan ini," ajak Wawako, Erwin.

Wawako menghimbau agar rangkaian peringatan HUT RI Ke-73 tingkat Kota Payakunbuh dipersiapkan sebaik mungkin. Pelaksanaan kegiatan disusun secara baik dan diinformasikan kepada masyarakat agar mereka turut serta memeriahkannya.

"Kita masih punya banyak waktu mempersiapkan berbagai rangkaian acara peringatan HUT RI kali ini. Jadi persiapkanlah dengan baik. Buat koordinasi yang jelas, bikin rundown (susunan-red) acara yang jelas, agar semua kegiatan tercatat dan terkelola dengan baik," ingat Wawako, Erwin.

Erwin meminta agar panitia yang akan dibentuk membuat berbagai ragam acara memeriahkan HUT RI tersebut. Menurutnya, setiap OPD khususnya kecamatan bisa mengangkatkan acara sendiri yanh melibatkan kecamatan lain sehinga bisa lebih meriah.

"Silahkan rencanakan kegiatan sebanyak dan semeriah mungkin, termasuk ditingkat kecamatan. Undang kecamatan lain untuk kemeriahan acara. Dengan begitu terlihat  keseriusan kita dalam menyambut HUT RI tahun ini," ujar Erwin sembari mengingatkan untuk juga mengadakan kegiatan donor darah.

Berdasarkan informasi yang berkembang dalam rapat,  berbagai kegiatan memeriahkan HUT RI akan dilaksanakan. Disamping pelaksanaan upacara bendera dan renungan suci yang menjadi acara wajib, peringatan HUT RI juga akan dimeriahkan acara pengibaran bendera raksasa di Jembatan Ratapan Ibu, Kelurahan Ibuh serta Off Road yang diinisiasi oleh Dandim 03/06 Lima Puluh Kota.

"Hari ini kita fokus mematangkan pembentukan kepanitiaan peringatan di tingkat kota. Setelah disetujui Pak Walikota, panitia akan langsung bergerak secara maraton untuk membahas dan mempersiapkan berbagai bentuk acara memeriahkan peringatan HUT RI tahun ini," pungkas Yoherman. (Rahmat Sitepu)

Payakumbuh, Archipelagopost - Kelompok Tani Bina Bersama Kelurahan Kotobaru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur boleh berbangga. Pasalnya, program Unit Pelayanan Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (UP3HP) yang mereka jalankan buah kerjasama dengan Bank Indonesia Sumatera Barat telah berhasil menambah nilai jual produk pertanian yang mereka hasilkan.

Tercatat berbagai produk olahan hasil pertanian berhasil mereka ciptakan, seperti cabe bubuk, saus sambal, bawang goreng,  aneka olahan pisang dan ubi, dan beberapa olahan lainnya yang dikemas dengan baik dengan medium botol maupun plastik.

"Alhamdulillah, kelompok tani Bina Bersama telah mampu mengembangkan dan mengolah hasil pertanian dalam berbagai bentuk, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, sebut saja cabe bubuk. Produk ini bisa bertahan lama, dan bisa dipakai buat bepergian jauh, misalnya buat jamaah haji, ini sangat cocok," ujar Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh,  Benni Warlis saat meninjau UP3HP Bina Bersama, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, kegiatan UP3HP yang dilaksanakan kelompok tani Bina Bersama menjadikannya berbeda dengan kelompok tani lainnya yang ada di Kota Payakumbuh.

"Selama ini, kelompok tani hanya mengenal konsep three in one, permodalan sendiri,  produksi sendiri dan pemasaran langsung sendiri.  Kalau disini Four in one yaitu ditambah dengan pengolahan hasil sendiri," ujar Benni Warlis.

Benni tidak berkunjung sendiri, turut hadir manejer Bidang Pengembangan UKM Bank Indonesia Cabang Sumatera Barat,  Budi Dwi Cahyono bersama tenaga ahli pendamping program, Nofrizal. Sebagaimana disampaikan,  kegiatan UP3HP juga terlaksana berkat bantuan BI Sumbar.

"Kita memberi bantuan secara secara teknis kepada kelompok tani,  mulai dari penguatan kelembagaan,  peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan, termasuk majanemen organisasi dan manajemen pemasaran hasil," ujar Budi Dwi Cahyono.

Pihak BI Sumbar sendiri sudah melakukan pendampingan sejak Tiga tahun terakhir. Ditargetkan pada akhir tahun 2018 ini,  kelompok tani Bina Bersama sudah bisa mandiri.

"Tahun pertama program kita fokus pada pembinaan kelembagaan, lalu tahun kedua penguatan produksi dan tahun ketiga pengembangan pemasaran. Tahun ini kita akan Passing Out (Berlepas diri-red), dan membiarkan kelompok lebih mandiri dalam pengembangan usahanya," terang Budi didampingi Nofrizal.

Pihak BI Sumbar optimis, UP3HP milik kelompok tani Bina Bersama akan mampu bertahan dengan telah adanya unit kegiatan pengolahan hasil.

"Kedepan, mereka akan bisa lebih maju mengingat sudah ada pengetahuan tentang pengolahan hasil. Mereka tak perlu khawatir terkait pemasaran hasil pertanian, sebab, semua hasil bisa dipasarkan,  baik secara langsung pasca panen maupun diolah dan dikemas untuk bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama," pungkas Budi. (Rahmat Sitepu)

Limapuluh Kota, ArchipelagoPost - Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi terus menunjukan kepeduliannya terhadap Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerahnya. Kali ini Irfendi Arbi mengirimkan para penyandang disabilitas mengikuti pelatihan keterampilan Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Perkasa Palembang.

 
“Kita ingin penyandang disabilitas fisik ini memiliki keterampilan agar nantinya bisa hidup mandiri,” ungkap Bupati Irfendi Arbi didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota Harmen, SH saat melepas keberangkatan para penyandang disabilitas fisik bertempat di rumah dinas bupati, Senin (9/7).

Menurut Irfendi, mereka yang kekurangan secara fisik tersebut harus bisa beraktifitas dan berusaha ekonomi seperti manusia normal lainnya. Untuk itu, mereka harus dibekali keterampilan sesuai minat dan bakatnya.

Selain pengiriman pelatihan ke PSBD Budi Perkasa di Kota Palembang, untuk membekali para penyadang disabilitas tersebut, Pemkab Limapuluh Kota juga akan melaksanakan pelatihan home care bagi penyandang disabilitas fisik dan mental. Program home care ini bakal di gelar di Kabupaten Limapuluh Kota dengan instruktur dari PSBD Budi Perkasa Kota Palembang dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Guna Dharma Bengkulu.

“Tidak saja mengirim ke panti sosial, kita juga bakal melaksanakan pelatihan home care bagi penyandang disabilitas fisik dan mental di daerah ini dengan peserta masing-masingnya 40 orang,” ujar Irfendi Arbi.

Irfendi menyebut tidak mau penyandang disabilitas di daerahnya terabaikan, sebaliknya harus ditangani daerah dengan sebaik-baiknya.

“Kita tidak mau penyandang disabilitas itu tidak tertangani sebagaimana mestinya. Begitu juga terhadap disabilitas mental, jangan lagi dibiarkan dipasung karena itu melanggar Hak Asasi Manusia,” ujar Irfendi.

Pengiriman peserta pelatihan itu didapatkan oleh fakhrul Razy (21), Gilang Pamungkas (18) dan Alam Juli Firdaus (18). Dalam kesempatan itu Bupati Irfendi Arbi juga menyerahkan bantuan sejumlah uang bagi ketiganya.

Beberapa hari sebelumnya, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI Rachmat Koesnadi, S.Sos, M.Si pada acara koordinasi penanganan PMKS dan pelaksanaan gerakan stop pemasungan di pendopo rumah dinas bupati, mengapresiasi Bupati Irfendi Arbi yang peduli dengan masalah sosial dan juga telah berinovasi bagi penyandang disabilitas di daerahnya

“Saya melihat Bupati Irfendi Arbi benar-benar peduli dengan masalah sosial di tengah masyarakatnya. Lebih dari itu, saya mengapresiasi inovasi Bupati Irfendi Arbi yang telah mendirikan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) buat membantu penyandang disabilitas mental atau penyandang gangguan jiwa di daerah ini,” ungkap Rachmat (Rahmat Sitepu)

Limapuluh Kota, ArchipelagoPost - Dalam rangka menyikapi azas keterbukaan publik serta menjawab banyaknya pertanyaan tentang berbagai hal, khususnya tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang sebagaimana tercantum dalam Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, untuk itu Bupati Limapuluh Kota mengeluarkan Intruksi Nomor 356 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Instruksi yang ditujukan kepada seluruh jajarannya ini, ditetapkan di Sarilamak, tertanggal 6 Juli 2018, ditanda tangani oleh Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan.

Yang mana, isi dari Instruksi Bupati yang termaktub pada poin Kesatu, memerintahkan kepada seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK) atau tim pelaksana kegiatan (TPK) di Nagari dan penyedia barang/jasa, selaku para pihak yang melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa, agar membuat dan memasang papan informasi (Plank Proyek) terutama untuk pekerjaan yang bersifat konstruksi (fisik), baik yang dilaksanakan secara lelang/tender, pengadaan langsung (PL) maupun yang dilaksanakan secara swakelola di Nagari.

Poin Kedua, menghimbau agar pemasangan papan informasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai dan harus mencantumkan sumber dana kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten Limapuluh Kota atau APB Nagari.

Pada poin Ketiga disebutkan, letak dan posisi pemasangan papan informasi harus berada di lokasi pekerjaan bersangkutan yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat secara luas.

Selanjutnya pada poin Keempat dijelaskan, untuk acara dan kegiatan serahterima dan peresmian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang sifatnya langsung diserahkan kepada masyarakat, agar dilaksanakan secara simbolis dan seremonial di Kantor Kecamatan dan/atau Nagari serta dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Dalam poin Kelima diterangkan, untuk penyerahan pekerjaan yang bersifat pengadaan barang, agar dilengkapi sengan stiker atau pelabelan (lambang) Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada objek/barang yang diserahkan.

Sementara pada poin Keenam ditekankan, untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017, diminta kepada seluruh Kepala OPD untuk memberikan laporan atas pelaksanaan pemasangan papan informasi (plank proyek) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Limapulih Kota Cq. Bagian Administrasi Pembangunan sesuai kondisi kegiatan masing masing.

Kemudian pada poin Ketujuh, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, Kelima, dan Keenam dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Saat ditemui di Ruang kerjanya, Wakil Bupati Limapuluh kota, Ferizal Ridwan mengatakan bahwa, Instruksi tentang keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa ini, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang undangan, dan dapat mengantisipasi terjebaknya para anggota DPRD dalam pelangaran pidana pileg (pemilihan legislatif) serta merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah Daerah dalam bekerja secara profesional.

"Instruksi keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa ini guna menjamin azaz keterbukaan informasi serta memenuhi hak-hak Publik, disamping itu juga akan dapat mengantisipasi terjebaknya para anggota DPRD dalam pelangaran pidana pileg dalam hal kampanye atau pencitraan bagi mereka yang bermaksud mencalonkan diri lagi. Untuk diketahui, bahwa semua pembangunan yang dilaksanakan melalui pemerintahan itu adalah program kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumbar, APBD Kabupaten Limapuluh Kota Atau APB Nagari. Tidak ada dana bersifat pribadi para anggota DPRD. Selanjutnya ini juga merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk berkerja profesional dan ASN yang netral," ungkap Wakil Bupati pengagum perjuangan Tan Malaka itu. (Rahmat Sitepu)